Pajak Marketplace Mulai 1 November, UMKM Perlu Siapkan Apa?

Ilustrasi penundaan penerapan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. (pajak.go.id/Agung Eka Setiawan)

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, pemungutan pajak penghasilan pedagang marketplace akan dimulai pada 1 November 2026. Pemerintah sebelumnya merencanakan penerapan kebijakan tersebut pada Agustus, tetapi kembali menundanya untuk menjaga daya beli masyarakat.

DJP menyebut penundaan dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Pajak yang telanjur dipungut dari pedagang akan dikembalikan, sedangkan penunjukan marketplace sebagai pemungut akan dibatalkan dan diterbitkan kembali menjelang pelaksanaan kebijakan.

Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sebelumnya telah ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh dari pedagang dalam negeri. Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA menyatakan, platform telah melakukan persiapan agar proses pemungutan dapat berjalan lebih lancar ketika kebijakan mulai diterapkan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Konferensi Pers di KPP Madya Gambir. (IDN Times/Triyan).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pedagang yang memperoleh penghasilan dari usaha pada dasarnya telah memiliki kewajiban pajak, sedangkan aturan baru hanya memindahkan mekanisme pemungutan dari pedagang kepada marketplace.

Marketplace nantinya memungut PPh Pasal 22 berdasarkan transaksi yang dilakukan pedagang melalui platform. Pungutan tersebut bukan tambahan pajak di luar kewajiban yang sudah ada karena dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh Final atau kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pedagang.

Mekanisme ini diharapkan membuat pembayaran pajak lebih sederhana karena pedagang tidak perlu menghitung dan menyetor seluruh kewajibannya secara mandiri. Namun, pedagang tetap perlu memahami bukti pemungutan, pencatatan omzet, dan pelaporan pajak agar tidak terjadi perbedaan data.

Perkembangan teknologi digital dan marketplace membuat aktivitas belanja menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan, sekaligus mengubah perilaku konsumen serta persaingan pasar modern.

Tarif yang digunakan dalam mekanisme tersebut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet. Namun, pedagang orang pribadi dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta dalam setahun tidak dipungut PPh selama menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

Batas omzet Rp500 juta dihitung dari seluruh kegiatan usaha wajib pajak, bukan hanya dari satu akun atau satu marketplace. Perhitungannya mencakup seluruh toko daring dan luring yang dimiliki pedagang selama satu tahun pajak. Artinya, pedagang yang memiliki beberapa toko perlu menjumlahkan seluruh omzetnya. Ketika omzet kumulatif telah melewati Rp500 juta, pedagang harus memperbarui pernyataan kepada marketplace agar pemungutan pajak dapat dilakukan sesuai ketentuan.

ilustrasi aktivitas penjualan di Marketplace (unsplash.com/Rifki Kurniawan)

Masa penundaan hingga November sebaiknya digunakan pedagang untuk memeriksa kembali identitas pajak, omzet, dan catatan transaksi. Penjual juga perlu memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada akun marketplace telah sesuai dengan data perpajakan.

Pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta perlu memperhatikan prosedur penyampaian surat pernyataan kepada platform. Tanpa dokumen tersebut, sistem marketplace berpotensi tidak dapat mengenali bahwa pedagang memenuhi ketentuan pembebasan pemungutan.

Pencatatan yang rapi juga membantu pedagang memisahkan omzet, biaya platform, potongan promosi, ongkos pengiriman, dan penerimaan bersih. Meski pajak dihitung berdasarkan omzet sesuai ketentuan, catatan tersebut tetap penting untuk memeriksa bukti pemungutan dan menyusun laporan usaha.

Penundaan pajak marketplace memberi ruang bagi pemerintah, platform, dan pelaku usaha untuk mempersiapkan sistem yang lebih matang. Bagi UMKM, waktu tambahan ini sebaiknya tidak dipandang sebagai pembatalan aturan, melainkan kesempatan untuk menata administrasi sebelum pemungutan dimulai.