DPR Setujui APBN Pertama Prabowo, Belanja Negara Tembus Rp3.621 T

19 Sep 2024, 14:10 WIB

Triyan Pangastuti

Suasana rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/9/2024). (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya sih...

DPR menyetujui RUU APBN 2025 menjadi UU, memungkinkan pemerintahan Prabowo Subianto menjalankannya mulai tahun depan.
Delapan fraksi DPR menyetujui RUU APBN 2025 menjadi UU, dengan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 menjadi UU. Dengan begitu, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah bisa menjalankannya mulai awal tahun depan.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah, hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menkeu I Suahasil Nazara, Wakil Menkeu II Thomas Djiwandono, beserta jajaran eselon I.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui atau menerima RUU tentang APBN 2025 menjadi UU, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sedangkan Fraksi PKS menerima dengan catatan (minderheid nota).

1. APBN 2025 disusun melalui proses transparan dan konstruktif

Rapat Terakhir Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama Badan Anggaran. (Dok/Istimewa)

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif.

Oleh karena itu, APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif, dan berkeadilan.

"APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk dukung reformasi struktural dalam rangka untuk memperbaiki produktivitas, dan daya saing Indonesia," ujarnya.

2. APBN jadi instrumen utama dorong pemerataan dan jaga stabilitas

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurutnya, APBN merupakan instrumen utama untuk dorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan menjaga stabilitas.

"Itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam UU Keuangan Negara dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi," ungkapnya.

3. Asumsi dasar ekonomi makro 2025

Infografis DPR Setujui APBN Pertama Prabowo, Belanja Negara Tembus Rp3.621 T (IDN Times/Aditya Pratama)

Salah satu yang disepakati dalam RUU APBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2 persen, dan inflasi 2,5 persen. Hal ini telah mempertimbangkan berbagai situasi global.

Berikut rinciannya:

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025:

Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
Inflasi: 2,5 persen
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp16.000
Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 7 persen
Harga minyak mentah Indonesia: 82 dolar AS per barel
Lifting Minyak Bumi: 605 ribu barel per hari
Lifting Gas Bumi: 1.005 ribu barel setara minyak per hari

Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2025:

Tingkat kemiskinan: 7-8 persen
Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
Tingkat pengangguran terbuka: 4,5-5 persen
Rasio gini: 0,379-0,382
Indeks Modal Manusia: 0,56
Nilai Tukar Petani (NTP): 115-120
Nilai Tukar Nelayan (NTN): 105-108

4. Daftar postur APBN 2025

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Postur APBN 2025:

Target Pendapatan Negara: Rp3.005,12 triliun
Penerimaan Pajak: Rp2.189,30 triliun
Penerimaan Kepabean dan Cukai: Rp301,6 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp513,64 triliun.
Belanja Negara: Rp3.621,31 triliun
Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.701,44 triliun
Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L): Rp1.160,08 triliun
Belanja Non-K/L: Rp1.541,35 triliun
Transfer ke Daerah (TKD): Rp919,87 triliun
Keseimbangan primer: Rp633,31 triliun
Defisit APBN: Rp616,86 triliun atau 2,53 persen terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB).