Dugaan Mark Up Impor Beras, Gelontoran Bansos Dipertanyakan
- Pengamat kebijakan publik menyoroti pembagian bansos beras di tengah polemik dugaan kasus mark up impor beras.
- Achmad Nur Hidayat menegaskan penyaluran bansos merupakan tugas Kemensos, bukan Bapanas-Bulog.
- DPR RI akan mendorong pembentukan Pansus untuk mengungkap skandal mark up impor beras dan memperbaiki tata kelola pangan RI.
Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) beras di tengah polemik dugaan kasus mark up impor beras. Menurutnya, jangan sampai program bansos beras tersebut membuat kasus yang seharusnya diusut malah dikesampingkan.
Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi klaim Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi yang menyebut bansos bantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Adapun bansos bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).
1. Penyaluran bansos harusnya tugas Kemensos
Hidayat mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas-Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi. Penyaluran bansos, kata Achmad Nur Hidayat, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” ungkap dia.
2. Kasus dugaan mark up impor beras karena tata kelola yang buruk
Dengan kondisi demikian, Hidayat berharap, ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog. Ia menilai, dugaan kasus mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.
“Tata kelola yang rendah dari Bapanas-Bulog memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,” pungkas Hidayat.
3. DPR buka opsi bentuk pansus ungkap dugaan mark up impor beras
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan memastikan bakal mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.
Selain itu, Pansus tersebut juga akan mengungkap kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulo, Bayu Krisnamurthi.
“Iya nanti kita usulkan dan dorong agar bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel, dikutip Minggu (7/7/2024).
Daniel juga memandang, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Selain itu, Daniel meyakini pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” ujar Daniel.
