Dukung Prabowo Soal TKDN, DEN: Dari Kewajiban Jadi Insentif
- DEN: TKDN tetap penting, tapi perlu penyesuaian pendekatan menjadi insentif bagi industri lokal.
- Prabowo: Aturan TKDN harus fleksibel dan realistis agar tidak menghambat kompetisi industri dalam negeri.
- Meutya Hafid: Semangat Prabowo mencari solusi lain untuk pemenuhan TKDN, seperti pendekatan investasi dan edukasi.
Jakarta, IDN Times - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai, kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) masih tetap penting diterapkan di situasi perekonomian saat ini. Namun, hal itu perlu dilakukan dengan penyesuaian pendekatan yang tadinya kewajiban menjadi insentif.
"Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” ujar Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi seperti dikutip ANTARA, Kamis (10/4/2025).
TKDN menjadi topik yang hangat dibicarakan sejak dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sarasehan dengan para pelaku ekonomi pada Selasa (8/4).
1. TKDN dipaksakan, industri Indonesia bisa kalah
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan agar anggota kabinet bisa membuat aturan terkait TKDN dengan fleksibel dan realistis. Dia khawatir jika TKDN terlalu dipaksakan, industri dalam negeri bakal sulit atau kalah berkompetisi.
"TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau sudah kenal saya lama paling nasional, kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo.
2. Aturan TKDN diminta lebih realistis
Maka dari itu, kata Prabowo, ada arahan pada menteri terkait untuk membuat aturan TKDN yang disebut perlu lebih realistis.
"Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah gak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN," ujarnya.
Pernyataan ini merupakan respons dari Prabowo pada Ekonom Wijayanto, yang mengatakan, Indonesia tengah menghadapi sederet tantangan mulai dari fiskal, nilai tukar rupiah, deindustrialisasi, bahkan lapangan kerja.
Perlu diketahui, TKDN diterapkan di berbagai sektor strategis seperti kendaraan listrik, energi dan teknologi untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pertumbuhan industri lokal.
3. Menkomdigi klarifikasi pernyataan Prabowo soal TKDN
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal TKDN tersebut. Dia mengungkapkan, semangat yang dimaksud Prabowo adalah bukan untuk mengurangi TKDN, namun mencari solusi lain yang tepat.
"Bahasa beliau itu tepatnya bukan dikurangi, tapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya," kata Meutya saat ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Pusat, Selasa (8/4) malam.
Meutya mencontohkan Apple yang melakukan pendekatan untuk pemenuhan TKDN. Hal itu dilakukan lewat bentuk investasi lain seperti edukasi, tak hanya soal komponen fisik.
"Sebagai contoh kan dengan Apple itu waktu sebelumnya kita pernah ditransferkan menjadi penghitungannya itu kita transferkan menjadi edukasi dan lain-lain," katanya.
"Tapi bukan semangatnya ngurangin, gak. Cuma dicari solusi agar aman," lanjut Meutya.
