Ekonom Faisal Basri Kritisi Nikel Indonesia Banyak Dikuasai China
Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri buka suara terkait penguasaan sumber daya alam (SDA) nikel Indonesia yang saat ini disebut-sebut didominasi oleh negara asing, yakni China. Dia mengatakan, hal itu didasari kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang pelarangan ekspor nikel mentah.
"Anda tahu akibat bijih nikel dilarang (ekspor)? 95 persen bijih nikel dipakai untuk perusahaan China. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harga di Shanghai 80 dolar, pemerintah resmi menetapkan (harga) buat China itu 35 dolar. 95 persen produknya diekspor ke China," kata dia dalam keterangannya, Jumat (4/11/2022).
1. Faisal Basri klaim kritikannya dibahas di kabinet
Faisal juga sempat mempertanyakan dan menyampaikan soal dampak buruk dari kebijakan itu termasuk soal China yang bebas bayar pajak (ekspor nikel). Dia pun mengklaim kritiknya sudah sampai di sidang kabinet Jokowi.
"Ini saya sudah bilang ke mana-mana. Bahkan (dibahas) ke sidang kabinet, ratas (rapat terbatas)," kata Faisal.
2. Keuntungan Indonesia dari pelarangan ekspor nikel dipertanyakan
Faisal pun mempertanyakan apa yang didapat oleh rakyat Indonesia dari kebijakan tersebut. Dia mengaku heran karena berkali-kali kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel disampaikan ke publik.
"Kebohongan luar biasa itu. Kita, maksudnya rakyat Indonesia dapat apa. China yang dapat Rp450 triliun itu. Jadi jangan main-main urus negara, Pak Jokowi," imbuh Faisal.
3. JK sempat singgung soal dominasi bangsa asing terhadap nikel
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) China di dalam industri nikel Tanah Air.
Dia pun menyayangkan fenomena tersebut, di mana sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia namun pekerjanya kebanyakan berasal dari TKA China.
"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," kata JK dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Berbeda pandangan dengan JK, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menepis kritik JK terkait dengan banyaknya pekerja asal China yang di proyek pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel.
Luhut menegaskan, TKA asal Negeri Tirai Bambu tersebut memang banyak pada masa awal konstruksi smelter sekitar tahun 2014 silam. Namun saat ini sudah banyak orang Indonesia yang bekerja di sana.
"Ah, enggak betul. Kalau saat konstruksi, awal-awal 2014, iya. Kalau sekarang sudah banyak orang Indonesia. Pergi saja lihat sana," ujar Luhut saat ditemui di Ciputra Artpreneur, Sabtu (29/10/2022).
