Ekonom Soroti Program Strategis Prabowo Belum Tentu Capai Target

Nailul Huda menilai bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam mengklaim keberhasilah suatu program. Ia menyoroti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya masih memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.

Ia bahkan menilai persoalan korupsi tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga berpotensi muncul dalam program pemerintah pusat.

"Nah inilah yang memang kita sesalkan ketika pemerintah itu klaim berhasil terkait dengan MBG, terkait dengan KDKMP, tapi pada kenyataannya itu tidak bisa kita bilang ya, tidak optimal juga gitu," ujarnya.

Target defisit APBN 2027 sebesar 1,8 hingga 2,4 persen turut menjadi perhatian. Nailul menilai target tersebut membutuhkan kebijakan yang lebih ketat. Ia menyebut tax ratio masih berkutat di kisaran 9,8 hingga 10 persen. Dengan kondisi penerimaan yang belum optimal, pemerintah dinilai sangat perlu mengendalikan belanja negara.

"Nah kemudian kalau kita lihat dengan kinerja penerimaan yang belum optimal, tentu seharusnya pemerintah harus mengerem dari sisi belajaran negara yang tidak semestinya dilakukan dengan secara masif.," katanya.

Dengan berbagai catatan tersebut, ekonom menilai pencapaian target program strategis Prabowo masih sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dieksekusi dan apakah pemerintah mampu mempertahankan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya.

Nailul menjelaskan bahwa pidato Prabowo mengenai penyerapan tenaga kerja perlu dilihat lebih jauh. Ia mengakui jumlah orang yang bekerja saat ini meningkat, akan tetapi ia melihat kenaikan tersebut berasal dari pekerja informal.

"Kemarin saya diwawancara juga terkait dengan ojek online, terkait dengan orang yang menggayuh jualan kopi keliling. Itu disebut sebagai pekerja mandiri dan itu disebut sebagai pekerja juga. Makanya inilah yang kita sebutkan klaim-klaim Pak Prabowo yang dia 2,7 juta. Ternyata itu diserapnya adalah sektor-sektor yang informal," ungkapnya.