Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memastikan Peraturan Pemerintah (PP) yang hanya mengizinkan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui BUMN bukanlah kebijakan aneh.
Dia mengatakan, kebijakan itu sudah diterapkan di banyak negara, seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Al Jazair, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, dan Vietnam.
Hal itu dia katakan usai membacakan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V Tahun sidang 2025-2026.
“Ini adalah praktik yang sudah dilakukan banyak negara, ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak,” ucap Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Untuk implementasinya akan bertahap, dimulai dari ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy).
Menurut Prabowo, negara-negara yang sudah melaksanakan kebijakan itu, yaitu seluruh ekspor SDA dilakukan melalui negara sukses memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.
“Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang terbaik, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan SDA mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, Indonesia tak mau selalu menjadi korban, dan harus berdiri di kaki sendiri.
“Kita tidak mau selalu menjadi korban, dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri! Di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo dengan lantang di hadapan peserta sidang.