Filipina Minta Izin AS untuk Impor Minyak Rusia demi Atasi Krisis Energi

Menteri Energi Filipina, Sharon Garin menyatakan, pemerintah telah mengirimkan permohonan resmi kepada AS untuk mendapatkan dispensasi terkait pembelian minyak dari Rusia. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Departemen Luar Negeri Filipina guna membuka celah kebijakan baru agar pengiriman minyak mentah yang terkena sanksi internasional dapat tetap masuk ke pelabuhan Manila secara legal.

Pemerintah Filipina merasa perlu memperpanjang masa berlaku pengecualian sanksi yang sebelumnya telah berakhir pada 11 April 2026 untuk menstabilkan pasar energi domestik yang fluktuatif.

"Kami telah berkomunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk meminta perpanjangan pengecualian sanksi, dan kami sangat optimistis dengan respons tersebut," kata Menteri Energi Sharon Garin, dilansir Channel News Asia.

Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez menambahkan, Manila sedang bekerja keras memberikan rincian data yang diperlukan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS. Informasi mengenai kuantitas minyak dan durasi waktu impor menjadi poin krusial dalam negosiasi diplomatik ini.

"Kemungkinan besar izin akan diberikan. Kami hanya perlu memberikan data mengenai jumlah dan durasi impor kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS," ungkap Romualdez.

Pemerintah AS sebelumnya telah memberikan pelonggaran sanksi selama 30 hari untuk pembelian minyak Rusia guna menyeimbangkan pasar energi global yang terganggu oleh konflik yang melibatkan AS dan Israel melawan Iran. Kebijakan tersebut memungkinkan negara-negara yang bergantung pada impor untuk tetap mendapatkan pasokan bahan bakar.

Garin menjelaskan, permohonan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyat dari dampak ekonomi akibat lonjakan harga energi dunia. Pihaknya terus memantau perkembangan di Washington untuk memastikan tidak ada kekosongan stok yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen di Filipina.

Blokade di Selat Hormuz oleh kekuatan militer Iran dan respons angkatan laut AS telah menyebabkan setidaknya empat juta barel kiriman minyak untuk Filipina dibatalkan. Gangguan distribusi ini berdampak langsung pada operasional kilang minyak Petron Corp di Bataan, satu-satunya fasilitas pengolahan minyak mentah di Filipina.

Di tengah krisis pasokan, kilang Petron berhasil mengamankan sekitar 2,5 juta barel minyak mentah Rusia pada bulan Maret untuk menjaga kelangsungan produksi bahan bakar. Pihak manajemen Petron menyatakan pembelian ini dilakukan untuk mencegah penghentian operasional kilang yang akan berdampak signifikan bagi ekonomi Filipina. Ketergantungan Filipina terhadap pasokan Timur Tengah mencapai 90 persen, di mana 30 persennya harus melewati Selat Hormuz.

"Departemen Energi melihat bahwa masalah pasokan ini bukan hanya untuk hari ini, minggu depan, atau bulan depan, melainkan berpotensi menjadi tantangan jangka panjang," kata Sharon Garin, dilansir Dawn.

Selain meminta izin untuk minyak Rusia, Filipina juga menjajaki kerja sama dengan produsen minyak di Amerika Selatan seperti Kolombia dan Argentina. Hal ini krusial agar Filipina tidak bergantung pada satu kawasan yang rentan konflik seperti Timur Tengah.

"Kami ingin mempertahankan opsi impor dari Rusia agar memiliki lebih banyak pilihan. Diversifikasi pasokan diperlukan supaya kita tidak bergantung pada satu negara saja," kata Garin.

Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan impor bahan bakar olahan dari negara tetangga seperti Brunei dan India, meski biayanya lebih mahal. Departemen Energi juga melirik potensi pasokan dari Kanada dan AS, yang diklaim masih bisa diolah oleh kilang Petron.