Jakarta, IDN Times - Pergeseran peran ekonomi di Indonesia kini memasuki babak baru. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai target pasar pasif atau pencari nafkah sekunder.
Riset terbaru dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report (IMGR) 2027 mengungkapkan fakta mencengangkan: fenomena perempuan sebagai pilar utama ekonomi keluarga (female breadwinners) bukan lagi sebuah pengecualian, melainkan realitas sentral yang menopang ketahanan ekonomi Tanah Air.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sakernas menunjukkan, sebanyak 14,37 persen dari total pekerja perempuan di Indonesia merupakan female breadwinners.
Jika dibedah lebih dalam, kontribusi finansial yang mereka berikan tidak main-main. Hampir setengah dari kelompok ini, yaitu sebesar 47,65 persen, menanggung 90 hingga 100 persen dari total pendapatan rumah tangga mereka. Artinya, mereka adalah pencari nafkah utama tunggal yang menentukan hidup mati dapur keluarga.
Menariknya, riset ini mematahkan stereotipe lama bahwa pencari nafkah perempuan didominasi oleh kelompok janda atau lajang. Nyatanya, 51,36 persen dari female breadwinners di Indonesia berstatus menikah.
Hal itu menunjukkan adanya pergeseran struktural yang masif, di mana perempuan mengambil alih atau memikul bersama tanggung jawab utama finansial di dalam ikatan pernikahan yang sedang berjalan.
Sementara itu, kelompok rentan lainnya mencakup 31,18 persen perempuan dengan status janda (baik karena perceraian maupun pasangan meninggal dunia), dan 17,46 persen perempuan lajang yang mandiri secara finansial sepenuhnya tanpa jaring pengaman dari pasangan.
Meski pekerja perempuan kerap menjadi penopang utama finansial keluarga, realitas di lapangan berbanding terbalik dengan pencatatan administratif negara.
Riset IMGR 2027 menyoroti 40,77 persen dari para perempuan tangguh ini masih terdaftar dengan status "istri" dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), bukan sebagai "kepala keluarga".
Secara hukum (de jure), norma pelaporan rumah tangga di Indonesia masih secara otomatis menunjuk laki-laki sebagai kepala keluarga. Akibatnya, secara administratif, peran perempuan sebagai pencari nafkah utama menjadi tidak terlihat (formally invisible). Bias data kependudukan ini berdampak domino yang sangat merugikan bagi perempuan.
Ketika sistem negara dan industri menggunakan data formal KK sebagai acuan utama penentuan kebutuhan atau profil risiko, posisi perempuan langsung terlempar dari radar prioritas.
Dampak paling nyata dari "ketidakterlihatan" administratif yang dibahas di atas dirasakan langsung di sektor keuangan, khususnya perlindungan asuransi dan perbankan.
Industri keuangan konvensional selama ini membangun profil risiko nasabah berdasarkan dua indikator kaku: pekerjaan formal dan pendapatan bulanan yang teratur. Sayangnya, profil ini sangat tidak cocok dengan kondisi female breadwinners.
Riset menunjukkan bahwa 47,53 persen dari pencari nafkah perempuan berstatus bekerja sendiri (self-employed) di sektor informal dan 7,52 persen sebagai pekerja lepas. Pendapatan mereka bersifat non-linear—ada bulan-bulan yang sangat ramai, dan ada bulan-bulan yang melambat.
Karena industri asuransi bersikeras memakai sistem premi bulanan yang kaku dan mensyaratkan slip gaji formal, sebanyak 73,42 persen pencari nafkah perempuan di Indonesia akhirnya tidak memiliki perlindungan skema asuransi kesehatan atau jiwa sama sekali.
Mereka bukannya tidak mampu membayar, melainkan sistem asuransi yang ada tidak fleksibel dan tidak dirancang untuk melihat pola kerja mereka.
Kondisi ini sebenarnya menciptakan celah pasar baru yang sangat besar bagi industri finansial jika mereka mau beradaptasi. Untuk menjawab tantangan ini, riset IMGR 2027 merumuskan sejumlah saran dan solusi konkret yang harus segera diambil oleh pelaku industri:
Menyediakan Skema Premi Adaptif: Industri asuransi harus mulai meninggalkan kalender bulanan yang kaku untuk penagihan premi. Disarankan untuk menciptakan skema premi yang mengikuti arus kas riil nasabah, termasuk memberikan masa tenggang (grace period) yang realistis bagi wirausahawan musiman, serta opsi untuk mengurangi manfaat sementara waktu tanpa pembatalan polis ketika pendapatan mereka sedang menurun.
Menerapkan Underwriting Berbasis Transaksi Digital: Karena pekerja informal tidak memiliki slip gaji formal, penilaian kelayakan (underwriting) perbankan dan asuransi harus dialihkan berbasis rekam jejak transaksi keuangan digital. Perempuan yang menjalankan usaha mandiri meninggalkan jejak transaksi digital yang kaya dan dapat berfungsi sebagai indikator kapasitas pembayaran yang jauh lebih akurat daripada dokumen formal apa pun.
Reposisi Komunikasi dan Narasi Iklan: Sudah saatnya industri asuransi merombak cara mereka berkomunikasi. Selama iklan asuransi jiwa terus menampilkan figur "suami" sebagai satu-satunya subjek utama pelindung keluarga, para pencari nafkah perempuan tidak akan merasa terwakili atau diajak bicara. Strategi pemasaran harus diubah agar lebih inklusif dan mengakui peran perempuan sebagai pilar utama ekonomi keluarga.
Riset ini menegaskan bahwa female breadwinners bukan lagi segmen minoritas yang membutuhkan "produk khusus perempuan" yang bersifat kosmetik. Mereka adalah representasi dari masa depan ekonomi Indonesia yang fleksibel dan non-linear. Perusahaan yang bergerak lebih awal merespons sinyal ini berpeluang memenangkan pasar raksasa yang selama ini terabaikan.
IDN menggelar Indonesia Summit 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.
IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.
Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.