Pekerja Informal Bisa Ajukan KPR Subsidi, Simak 5 Syaratnya

- Akad massal KPR Sejahtera FLPP pada 30 Juli 2026 melibatkan 62.710 debitur di sedikitnya 130 titik, sekaligus penyaluran KUR Perumahan senilai Rp880 miliar.
- Pekerja informal seperti ojol, pedagang, dan asisten rumah tangga dapat mengajukan FLPP jika memenuhi batas penghasilan, belum punya rumah, serta lolos verifikasi BP Tapera dan analisis bank.
- FLPP menawarkan bunga tetap 5 persen hingga 20 tahun, DP umum mulai 1 persen, dan bebas PPN; batas penghasilan serta harga rumah subsidi berbeda menurut wilayah.
Pemerintah meresmikan akad massal 62 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah atau KPR subsidi pada Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, itu turut disertai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Perumahan senilai Rp880 miliar. Akad tersebut dilaksanakan secara hibrida dan melibatkan penerima manfaat dari berbagai daerah.
Program tersebut menarik perhatian karena penerimanya tidak hanya berasal dari kelompok pekerja dengan gaji tetap. Pengemudi ojek daring atau ojol, pedagang kelontong, dan pekerja sektor informal juga memperoleh akses pembiayaan selama memenuhi persyaratan. Namun, kesempatan mengajukan KPR subsidi tidak berarti permohonan akan otomatis disetujui karena calon penerima tetap melewati verifikasi BP Tapera dan analisis kelayakan bank.
Table of Content
1. Akad massal melibatkan 62.710 penerima KPR subsidi

Dilansir BP Tapera, akad massal KPR Sejahtera FLPP pada 30 Juli 2026 melibatkan 62.710 debitur dan digelar serentak pada sedikitnya 130 titik di 372 kabupaten dan kota.
Penerimanya berasal dari beragam profesi, termasuk pengemudi ojek daring, asisten rumah tangga, guru, perawat, satpam, dan penjual jamu. Hal ini menunjukkan bahwa KPR subsidi tidak hanya ditujukan kepada pekerja dengan penghasilan tetap.
2. Pekerja informal tetap dapat mengajukan FLPP

BP Tapera menetapkan bahwa pemohon dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap dapat mengajukan KPR FLPP selama memenuhi batas penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Khusus mitra pengemudi Gojek, tersedia skema “DP 0 persen” bagi peserta yang lolos verifikasi, berusia 21–45 tahun, memenuhi penilaian aktivitas kerja, dan belum memiliki rumah. Persetujuan tetap bergantung pada pemeriksaan BP Tapera dan analisis kelayakan bank penyalur.
3. Pemohon harus belum memiliki rumah

Dilansir laman resmi BP Tapera, penerima FLPP harus warga negara Indonesia, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan pemerintah.
Pekerja formal menggunakan slip gaji, sedangkan pekerja berpenghasilan tidak tetap dapat melampirkan surat pernyataan penghasilan yang diketahui kepala desa atau lurah. Pemohon juga perlu menyiapkan KTP, kartu keluarga, NPWP, SPT, dan surat pemesanan rumah dari pengembang.
4. Batas penghasilan berbeda di setiap wilayah

Besaran penghasilan maksimal ditentukan berdasarkan empat zona. Untuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara, batasnya Rp9 juta per bulan bagi pemohon belum menikah dan Rp11 juta bagi pasangan menikah.
Sementara itu, batas tertinggi berlaku di Jabodetabek, yakni Rp12 juta bagi pemohon belum menikah dan Rp14 juta bagi pasangan menikah.
5. Bunga tetap 5 persen dengan tenor hingga 20 tahun

Program FLPP menawarkan “suku bunga tetap 5 persen”, tenor maksimal 20 tahun, uang muka umum mulai 1 persen, serta pembebasan PPN.
Pengajuan dilakukan melalui Tapera Mobile dengan memilih rumah dan bank penyalur, melengkapi dokumen, lalu menjalani pemeriksaan kelayakan. Khusus Kalimantan Barat, harga maksimal rumah subsidi ditetapkan Rp182 juta, tetapi besaran angsuran tetap bergantung pada harga rumah dan hasil perhitungan bank.


















