Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Makassar, Jumat (23/10/2026). IDN Times/Asrhawi Muin
Sejumlah persoalan tadi menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan membutuhkan upaya dari hulu hingga hilir. Karena itu, Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan rantai pasok dan konektivitas distribusi pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) 2026 yang diluncurkan di Pelabuhan Makassar pada 23 Oktober 2026.
Dalam program tersebut, BI memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulawesi Selatan yang mencakup tiga fokus, yaitu Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Karsa Daya diarahkan untuk memperkuat kapasitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk dukungan sarana-prasarana produktif serta komitmen penyaluran kredit perbankan kepada kelompok tani dan nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung berfokus pada kerja sama pasokan antardaerah dan efisiensi distribusi. Salah satu upayanya adalah menghadirkan armada Mini Distribution Center untuk membantu memperpendek rantai pasok hingga ke pasar. Dengan distribusi yang lebih efisien, pasokan diharapkan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan dengan lebih baik.
"Saya memiliki keyakinan Talukarsa Pangan Sulawesi Selatan dapat menjadi kunci dalam menjaga inflasi pangan di Sulawesi Selatan. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa success story yang sudah kita miliki," jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) , Fatmawati Rusdi, menjelaskan bahwa Sulsel berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan di kawasan Sulampua. Sejumlah komoditas yang diproduksi di wilayah ini meliputi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, hingga hasil perikanan.
"Sulawesi Selatan memiliki peran yang strategis sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, juga sebagai produsen utama pangan wilayah Sulampua," kata Fatma.