Hashim Buka-bukaan Tolak Tawaran Jatah 1.000 Unit Apartemen
- Hashim Djojohadikusumo menolak tawaran jatah 1.000 unit apartemen yang dimaksudkan untuk keuntungan pribadi, menegaskan proyek perumahan harus sepenuhnya untuk rakyat.
- Dia menyoroti rendahnya mutu bangunan pada proyek perumahan sebelumnya akibat penyelewengan anggaran dan meminta agar kualitas hunian rakyat dijaga dengan ketat.
- Hashim mengingatkan KAI dan Kemenhub agar mencegah praktik mark-up serta memastikan pengawasan berlapis demi menjaga transparansi dan integritas pembangunan rumah rakyat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkap adanya upaya pihak tertentu yang mencoba mengiming-iming unit apartemen. Dia membeberkan ada oknum yang membujuknya untuk mengambil jatah hingga 1.000 unit apartemen di lokasi strategis agar bisa dijual kembali demi keuntungan pribadi.
Hal itu disampaikan Hashim dalam acara pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Manggarai, Jakarta.
"Terus terang saja ada yang bilang ke saya, "Aduh Pak Hashim, kita bisa untung lho di tempat-tempat strategis, Pak Hashim bisa minta jatah 1.000 apartemen, 500 apartemen. Nanti jual kita bisa dapat keuntungan lima kali lipat." Ada yang omong begitu Pak," katanya Senin (16/3/2026).
1. Hashim tegaskan proyek perumahan murni untuk rakyat
Hashim menegaskan, praktik semacam itu tidak boleh terjadi. Dia menyatakan komitmennya untuk mengawasi ketat agar tidak ada satu pun unit yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Seluruh pembangunan 3 juta rumah sepenuhnya diperuntukkan bagi rakyat, bukan sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. Hal itu dia sampaikan pula kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.
"Saya sudah bersaksi ya Pak Fahri, itu praktek tidak boleh terjadi. Ya tidak boleh terjadi. Ini adalah untuk rakyat kita," tegasnya.
2. Soroti buruknya mutu bangunan akibat penyelewengan
Hashim juga menaruh perhatian besar pada kualitas hunian. Merujuk pada laporan Menteri PKP Maruarar Sirait, dia menyebut banyak proyek perumahan rakyat di masa lalu yang kualitasnya mengecewakan karena anggarannya diselewengkan.
"Saya mohon dengan sangat Pak, mutu jangan rakyat kita kecewa Pak, ya. Ada banyak kasus-kasus saya dengar dari Pak Ara Sirait, perumahan rakyat ini seringkali itu diselewengkan Pak," paparnya.
3. Minta pihak terkait waspadai praktik mark-up
Secara khusus, Hashim meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menjaga integritas proyek hunian yang berdiri di lahan milik KAI.
Dia memperingatkan agar tidak ada lagi praktik penggelembungan anggaran atau mark-up yang sering kali merusak mutu bangunan. Hashim juga meminta adanya pengawasan berlapis agar proyek perumahan berjalan bersih dan transparan.
"Ya kita sudah tahu kan praktek mark-up ini dan ini dan ini dan semuanya. Pak, tolong Pak ya. Ini sangat-sangat perhatikan. Saya kira kalau bisa Pak Menteri Perhubungan, Irjen Bapak, Bapak tugaskan pengawasan juga," kata Hashim.
