Hashim Ungkap Ekonomi Abu-abu RI Bernilai Rp35 Ribu Triliun

Hashim menjelaskan, ekonomi abu-abu mencakup aktivitas ekonomi yang tidak masuk dalam pencatatan resmi. Salah satu contohnya adalah transaksi jasa yang dilakukan tanpa kuitansi sehingga tidak disertai pemungutan pajak.

Dia mencontohkan pengalamannya menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke rumah. Setelah menerima pembayaran, tukang cukur tersebut tidak memberikan kuitansi dan tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Hal serupa, menurut Hashim, juga terjadi dalam penggunaan jasa tukang pijat. Dia menceritakan istrinya rutin menggunakan jasa pijat seminggu sekali, tetapi transaksi tersebut tidak disertai kuitansi maupun pemungutan PPN.

"Saya yakin, banyak orang melakukan hal serupa. Bahkan, saya berani mengatakan banyak orang di ruangan ini juga mengalaminya," ujar dia.

Hashim menyebut digitalisasi sebagai salah satu cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Dia mencontohkan India dan China yang telah menerapkan digitalisasi dalam sistem perekonomiannya. Menurutnya, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Hashim mengungkapkan, dalam rapat kabinet yang pernah dihadirinya, dua bank, yakni Bank Syariah dan Bank Rakyat, mendapat tugas membuka rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

Dia menyebut, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Angka tersebut merujuk pada perkiraan Bank Dunia yang, menurut Hashim, juga sejalan dengan pandangan pemerintah.

"Karena itu, salah satu cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi ini dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi abu-abu adalah melalui digitalisasi," tuturnya.

Hashim menilai, besarnya perekonomian Indonesia seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan penerimaan negara. Dia bahkan menyebut posisi ekonomi Indonesia semestinya dapat berada di kelompok G12 atau G11, bukan G16 atau G17.

"Saya optimistis. Saya optimistis kita bisa mencapainya. Bank Dunia telah berkali-kali mengatakan kepada saya bahwa tidak ada alasan Indonesia tidak bisa mencapai tingkat yang sama dengan Kamboja," kata Hashim.

Menurutnya, Indonesia tidak memiliki alasan untuk merasa lebih rendah dibandingkan Kamboja dalam mencapai target tersebut. Karena itu, dia menekankan pentingnya kemauan politik untuk mendorong peningkatan penerimaan negara.

Hashim menambahkan, Prabowo telah menetapkan target rasio penerimaan negara sebesar 18 persen. Dalam jangka panjang, Indonesia juga diharapkan mampu menyamai Vietnam yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 23 persen.

Meski demikian, Hashim mengakui bahwa untuk mencapai tingkat tersebut masih dibutuhkan waktu yang panjang.