Hashim Ungkap Ekonomi Abu-abu RI Bernilai Rp35 Ribu Triliun
Ekonomi abu-abu Indonesia diperkirakan mencapai 35 hingga 45 persen dari total perekonomian, dengan nilai mendekati Rp35 ribu triliun.
Transaksi jasa tanpa kuitansi menjadi salah satu contoh aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dan tidak disertai pemungutan pajak.
Digitalisasi dan perluasan akses rekening bank didorong untuk menjangkau aktivitas ekonomi tersebut serta meningkatkan penerimaan negara.
Jakarta, IDN Times - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menyebut perekonomian abu-abu (grey economy) di Indonesia diperkirakan mencapai 35 hingga 45 persen dari total perekonomian. Angka tersebut merujuk pada aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam data resmi.
Hashim mengatakan, Bank Dunia memperkirakan perekonomian nominal Indonesia saat ini mencapai 1,5 triliun dolar AS. Namun, nilai sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar karena masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat.
"Artinya, perekonomian kita sebenarnya jauh lebih besar daripada angka yang selama ini dicatat dan diumumkan secara resmi. Ukurannya bukan hanya 1,5 triliun dolar AS, melainkan mendekati 2,1 triliun dolar AS. Nilainya mendekati Rp35 ribu triliun," kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, besarnya aktivitas ekonomi yang belum tercatat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara mencapai 18 persen dengan basis perekonomian yang lebih luas.
1. Transaksi tanpa kuitansi jadi contoh ekonomi abu-abu
ilustrasi transaksi (pexels.com/https://kaboompics.com/) Hashim menjelaskan, ekonomi abu-abu mencakup aktivitas ekonomi yang tidak masuk dalam pencatatan resmi. Salah satu contohnya adalah transaksi jasa yang dilakukan tanpa kuitansi sehingga tidak disertai pemungutan pajak.
Dia mencontohkan pengalamannya menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke rumah. Setelah menerima pembayaran, tukang cukur tersebut tidak memberikan kuitansi dan tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Hal serupa, menurut Hashim, juga terjadi dalam penggunaan jasa tukang pijat. Dia menceritakan istrinya rutin menggunakan jasa pijat seminggu sekali, tetapi transaksi tersebut tidak disertai kuitansi maupun pemungutan PPN.
"Saya yakin, banyak orang melakukan hal serupa. Bahkan, saya berani mengatakan banyak orang di ruangan ini juga mengalaminya," ujar dia.
2. Pemerintah dorong digitalisasi untuk tingkatkan penerimaan negara
ilustrasi pembayaran digital sebagai wujud dari digitalisasi sistem pembayaran (unsplash.com/CardMapr.nl) Hashim menyebut digitalisasi sebagai salah satu cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat. Dia mencontohkan India dan China yang telah menerapkan digitalisasi dalam sistem perekonomiannya. Menurutnya, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya menjangkau masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Hashim mengungkapkan, dalam rapat kabinet yang pernah dihadirinya, dua bank, yakni Bank Syariah dan Bank Rakyat, mendapat tugas membuka rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Dia menyebut, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Angka tersebut merujuk pada perkiraan Bank Dunia yang, menurut Hashim, juga sejalan dengan pandangan pemerintah.
"Karena itu, salah satu cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi ini dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi abu-abu adalah melalui digitalisasi," tuturnya.
3. Hashim nilai Indonesia berpeluang tingkatkan rasio penerimaan negara
ilustrasi digitalisasi bisnis (pexels.com/Christina Morillo) Hashim menilai, besarnya perekonomian Indonesia seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan penerimaan negara. Dia bahkan menyebut posisi ekonomi Indonesia semestinya dapat berada di kelompok G12 atau G11, bukan G16 atau G17.
"Saya optimistis. Saya optimistis kita bisa mencapainya. Bank Dunia telah berkali-kali mengatakan kepada saya bahwa tidak ada alasan Indonesia tidak bisa mencapai tingkat yang sama dengan Kamboja," kata Hashim.
Menurutnya, Indonesia tidak memiliki alasan untuk merasa lebih rendah dibandingkan Kamboja dalam mencapai target tersebut. Karena itu, dia menekankan pentingnya kemauan politik untuk mendorong peningkatan penerimaan negara.
Hashim menambahkan, Prabowo telah menetapkan target rasio penerimaan negara sebesar 18 persen. Dalam jangka panjang, Indonesia juga diharapkan mampu menyamai Vietnam yang memiliki rasio penerimaan negara sebesar 23 persen.
Meski demikian, Hashim mengakui bahwa untuk mencapai tingkat tersebut masih dibutuhkan waktu yang panjang.
