IKN Mulai Jajaki Mitra untuk Kelola Aset Gedung dan Infrastruktur 2026
- Pengelolaan aset dimulai pada awal 2026
- Penyedia jasa diminta pahami kebutuhan lapangan
- 70% tenaga kerja dari warga lokal
Jakarta, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai menjajaki calon mitra pengelolaan gedung, infrastruktur, dan kawasan yang akan masuk daftar pengelolaan pada 2026.
Otorita IKN telah menggelar Market Sounding Pengelolaan Aset 2026 di Balikpapan. Kegiatan itu digunakan untuk memetakan minat, kapasitas, dan kesiapan pelaku usaha, sekaligus menyamakan pemahaman awal mengenai ruang lingkup layanan yang akan ditawarkan.
Acara tersebut dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku usaha, seperti ASPEKNAS, KADIN, HIPMI Kaltim, REI Kaltim, dan HIPPI Indonesia, sebagai calon penyedia jasa pengelolaan fasilitas dan aset di lingkungan IKN.
1. Pengelolaan ditarget mulai awal 2026
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyampaikan, pengelolaan gedung dan infrastruktur tidak boleh terputus. Dia menekankan pentingnya percepatan pengadaan agar pelaksanaan pengelolaan dapat dimulai pada awal 2026.
“Kami berharap bisa mulai pengadaan sehingga nanti pelaksanaannya bisa pada awal tahun. Mungkin harapannya pada bulan pertama di awal tahun depan,” ujarnya.
2. Penyedia diminta pahami kebutuhan lapangan
Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menyampaikan, jumlah aset yang akan dikelola pada 2026 akan meningkat dan mencakup fasilitas hunian, gedung pemerintahan, hingga infrastruktur kawasan.
Peta ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan layanan disampaikan kepada pelaku usaha dalam sesi market sounding sebagai dasar untuk mengikuti proses pengadaan.
Aset yang masuk daftar pengelolaan mencakup Hunian Pekerja Konstruksi, Hunian Vertikal ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Gedung Kementerian Koordinator, Bangunan Gedung Negara.
Kemudian ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah domestik terpadu, embung dan kolam retensi, sistem air minum, jaringan jalan terbangun di KIPP, transportasi bus perkotaan IKN, pengelolaan tenant, serta infrastruktur lain yang rampung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Viby menekankan, setiap area di IKN memiliki karakter teknis dan kondisi lapangan yang berbeda, sehingga pola pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Calon penyedia jasa diminta melakukan pengecekan lokasi sebelum menyusun penawaran agar dapat menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan layanan.
“Dengan masuknya perusahaan-perusahaan hebat, level of services kita harus world class city yang mengedepankan konsep smart city, sponge city, dan forest city,” paparnya.
3. Sebanyak 70 persen tenaga kerja dari warga lokal
Dalam kegiatan tersebut, Otorita IKN juga memaparkan sekitar 70 persen tenaga kerja operasional dan pemeliharaan tahun 2025 berasal dari masyarakat lokal, termasuk melalui Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku.
Forum market sounding turut membahas tiga agenda utama: rencana pengelolaan aset bangunan gedung dan infrastruktur 2026, metode pengadaan barang/jasa termasuk mini kompetisi melalui e-katalog, serta persyaratan kompetensi dan kualifikasi penyedia jasa untuk mengikuti proses lelang.
.jpg)
