Permudah Proses Impor, Kemenkeu Rilis Aturan Baru Rush Handling
Jakarta, IDN Times - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, memperbarui aturan pelayanan segera (rush handling) atas barang impor tertentu. Karakteristik barang-barang ini perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.
Pembaruan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling), yang telah berlaku sejak tanggal 29 Mei 2024.
1. Tingkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengeluaran barang impor
Sebagai informasi, rush handling adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya peka kondisi dan peka waktu, sehingga membutuhkan layanan segera.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengeluaran barang impor dengan skema rush handling serta mengatasi beberapa kendala dalam aturan sebelumnya, pemerintah pun melaksanakan harmonisasi peraturan sebagai komitmen dalam memberikan kepastian hukum.
"Ada beberapa aturan yang ditambahkan di dalam PMK 26 Tahun 2024, seperti kategori barang rush handling; penyesuaian sanksi administrasi dengan UU kepabeanan; bentuk, jumlah dan mekanisme pengembalian jaminan; skema manajemen risiko pemeriksaan fisik barang; dan aturan pengeluaran barang sebagian. Untuk kategori barang rush handling, terdapat penambahan dari 10 menjadi 13 jenis barang," jelasnya.
2. Ini nih 13 barang impor yang bisa gunakan rush handling
Rincian 13 jenis barang impor yang bisa mendapatkan pelayanan rush handling, antara lain jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia, barang yang dapat merusak lingkungan, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen (surat), uang kertas asing (bank notes).
Selanjutnya, vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bersifat peka waktu dan/atau membutuhkan penanganan khusus, tanaman potong segar, ikan atau daging ikan dalam kondisi segar atau dingin, daging selain daging ikan dalam kondisi segar atau dingin, dan barang lainnya yang telah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk.
Encep pun yakin, layanan rush handling akan membuat proses impor semakin mudah. Ia menjelaskan, bahwa prosedur pengeluaran barang dengan mekanisme rush handling dimulai dari pengajuan permohonan oleh importir disertai dokumen pelengkap.
Lalu penelitian aturan larangan pembatasan dilakukan melalui Indonesia National Single Window (INSW)/sistem komputer pelayanan (SKP)/Pejabat Bea Cukai, dan penentuan kategori barang melalui sistem komputer pelayanan (SKP).
"Atas permohonan rush handling, importir menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan terbit nomor pendaftaran rush handling. Lalu, dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik secara selektif berdasarkan manajemen risiko dan terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)," lanjutnya.
3. Persetujuan terbit paling lama dua hingga lima jam saja
Persetujuan pengeluaran 13 jenis barang tersebut terbit dalam jangka waktu paling lama dua jam sejak permohonan diterima lengkap. Sementara itu, khusus untuk barang lainnya yang perlu mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk, persetujuan pengeluaran barang terbit dalam jangka waktu paling lama lima jam sejak permohonan diterima lengkap.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling), dapat menghubungi layanan contact center Bravo Bea Cukai 1500225. (WEB)
