Lima Kementerian Ekonomi yang Kena Pangkas Anggaran pada 2025
- Kementerian Keuangan efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun pada 2025
- Pemangkasan anggaran juga terjadi pada transfer ke daerah dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada 2025. Selain itu, pemangkasan atas anggaran belanja negara juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah, dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.
Lantas, kementerian ekonomi mana saja yang terdampak pemangkasan anggaran pada 2025?
1. Kementerian Keuangan efisiensi 20 persen
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Jaka Sucipta mengatakan, anggaran yang dipangkas di Kementerian Keuangan mencapai 20 persen total pagu. Bila dihitung, anggaran yang dipangkas sekitar Rp10,63 triliun dari pagu Rp53,19 triliun, sehingga anggaran otoritas fiskal tahun ini tersisa Rp42,56 triliun.
"Anggaran Kementerian Keuangan itu (dipangkas) lebih dari 20 persen," ujar Jaka, dikutip Rabu (5/2/2025).
2. Kemenko Perekonomian efisiensi Rp52,5 persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui anggaran kementerian yang dipimpinnya kena potong hingga 52,5 persen atau sekitar Rp241,37 miliar. Dengan demikian, anggaran Kemenko Perekonomian pun tersisa Rp218,39 miliar dari pagu Rp459,75 miliar.
"Kita akan melakukan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berdampak kepada (kinerja)," ucap Airlangga.
3. Efisiensi anggaran Kemenaker capai Rp2,74 triliun
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengonfirmasi pemangkasan anggaran sebesar Rp2,74 triliun pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
Angka itu setara 57,08 persen dari Rp4,8 triliun pada pagu anggaran 2025. Dengan demikian, alokasi anggaran Kemenaker tersisa Rp2,06 triliun.
""Iya (dipangkas Rp2,74 triliun) kira-kira segitu hampir separuh. Itu termasuk salah satu (yang dibahas dengan Airlangga) kira-kira strategi seperti apa. Dengan kondisi anggaran dipangkas, ada tidak peluang lain agar program ini bisa jalan," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (3/2/2025).
4. Anggaran Kementerian PU terpangkas 73,6 persen
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, anggaran kementeriannya dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun. Alhasil, anggaran dari Kementerian PU pun tersisa Rp29,57 triliun.
Ia pun tak menampik pemangkasan anggaran ini akan berpengaruh pada operasional Kementerian PU serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan.
"Tentunya terganggu. Ya mungkin semua ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).
5. Kementerian Investasi dipangkas Rp292,5 miliar
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan telah melakukan komunikasi dengan seluruh jajaran di kementeriannya terkait pemangkasan anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto .
Meski anggaran dipangkas, namun ia mengingatkan agar karyawan tetap bekerja maksimal, semangat dengan etos kerja tinggi demi target dalam meraup investasi masuk ke Tanah Air.
“Ya, dengan adanya efisiensi anggaran ini kita harus lebih inovatif lagi dalam mengerjakan tugas-tugas kami,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, langkah efisiensi anggaran ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres 1/2025. Rosan pun mengamini dengan adanya efisiensi, maka otomatis perjalanan dinas akan mereka sesuaikan.
Meski demikian, Rosan enggan menjelaskan anggaran yang berhasil dihemat. Namun, dalam data yang beredar, BKPM memiliki anggaran hingga Rp681,8 miliar pada 2025, target efisiensinya sendiri mencapai Rp292,5 miliar.
