Ini PR Prabowo-Gibran untuk Genjot Investasi yang Ramah Lingkungan

25 Okt 2024, 12:15 WIB

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran umumkan Menteri Negara, Wakil Menteri, dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar nominal investasi yang masuk ke RI
Pemerintahan Prabowo-Gibran disarankan untuk selektif dalam memilih investor potensial
Pemerintah juga diminta untuk mendiversifikasi negara-negara investor yang selama ini dikuasai Singapura dan China

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diharapkan tidak hanya fokus dalam meningkatkan jumlah nominal investasi yang masuk ke RI.

Pada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, nominal investasi memang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, ada hal lain yang dikorbankan dalam mewujudkan capaian tersebut.

"Catatan satu lagi adalah 10 tahun investasi Jokowi ini banyak tidak patuh pada prinsip-prinsip keberlanjutan sehingga banyak dikeluhkan soal kerusakan lingkungan, pencemaran udara," kata Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira kepada IDN Times, dikutip Jumat (25/10/2024).

1. Pemerintah perlu seleksi investor potensial

ilustrasi dana insentif (IDN Times/Aditya Pratama)

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menyeleksi investor-investor potensial yang masuk ke Indonesia. Pemerintah, kata Bhima, perlu memperhatikan bagaimana komitmen investor tersebut terhadap keberlanjutan di Indonesia.

"Sehingga ke depan ini memang harus lebih selektif lagi memilih potensial investor yang punya prinsip-prinsip standarisasi soal keselamatan tenaga kerja, soal lingkungan hidup, soal kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek investasi itu yang selama 10 tahun kelihatannya dihiraukan dan tidak dianggap sebagai prinsip utama dalam menarik investor masuk," tutur Bhima.

2. Investasi yang bisa melibatkan UMKM

Produk kerajinan UMKM Batik Adhimas Asih. (IDN Times/Dhana Kencana)

Selain itu, Bhima juga mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendapatkan investasi-investasi yang mampu mendorong keterlibatan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) lebih banyak.

Selama ini, investasi di Indonesia didominasi sektor pertambangan. Hal itu disebut Bhima tidak bisa melibatkan UMKM.

"Kalau hilirisasi tambang tuh UMKM gak terlibat karena padat modal. Jadi gimana caranya UMKM itu bisa naik kelas dan juga dampak berganda ke industri domestiknya dirasakan. Nah itulah investasi ke depan harus lebih selektif," kata Bhima.

3. Diversifikasi negara asal investasi

Taman Merlion di Singapura (pixabay.com/Grahan-H)

Bhima pun menyarakan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mulai mendiversifikasi negara-negara investor yang selama ini dikuasai Singapura dan China. Menurut Bhima, jika ekonomi China lesu maka dampaknya ke investasi di Indonesia langsung terasa sehingga diversifikasi negara asal investasi perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Yang harus dilakukan adalah kita harus main ke Timur Tengah, kita harus main ke Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika Utara sehingga kita bisa mendiversifikasikan asal investasi," kata Bhima.

Sebagai informasi, Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Hal tersebut masih terjadi sepanjang kuartal III-2024. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, nilai investasi Singapura di Indonesia sepanjang kuartal III-2024 adalah sebesar 5,5 miliar dolar AS.

Setelah Singapura, ada Hong Kong di posisi kedua dengan nilai investasi sebesar 2,2 miliar dolar AS. Lalu ada China di peringkat ketiga dengan nilai investasi 1,9 miliar dolar AS.

Di peringkat 4 dan 5 dengan nilai investasi terbesar pada kuartal III-2024 adalah Malaysia 1 miliar dolar AS dan Amerika Serikat 0,8 miliar dolar AS.