10 Tahun Jokowi: Realisasi Investasi vs Modal Kabur ke Luar Negeri
- Realisasi investasi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi tembus lebih dari Rp9.000 triliun, menunjukkan kinerja investasi yang baik
- Peningkatan realisasi investasi diklaim peran Undang Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang dikeluarkan pada 2020 silam
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo segera lengser dan pemerintahan akan dipimpin presiden baru, Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2024. Selama memimpin Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sejak 2014, ada beberapa hal yang diklaim sebagai kesuksesan Jokowi dan pemerintahannya, salah satunya realisasi investasi.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani memaparkan, realisasi investasi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi tembus lebih dari Rp9.000 triliun.
"Total investasi 2014 sampai 2019 itu mencapai Rp3.294,3 triliun, tetapi dari 2019 sampai 2024 itu mencapai Rp5.823,1 triliun. Kalau dua ini kita jumlah terdapat angka total realisasi investasi selama 10 tahun adalah Rp9.117,4 triliun," ujar Rosan, dikutip Rabu (16/10/2024).
1. Kinerja investasi 10 tahun Jokowi
Rosan mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja investasi selama dua periode Jokowi sangat baik. Jokowi dianggap menciptakan kestabilan ekonomi dan politik sehingga membuat investor percaya menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ini adalah cerminan bagaimana investasi ini meningkat cukup steady, cukup baik, malah sangat baik kalau boleh saya sampaikan karena selama 10 tahun ini saya kalau bicara dengan para investor dalam dan luar negeri karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi, secara politik terutama, itu tercipta dengan sangat-sangat baik, sehingga kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat," tutur Rosan.
2. Peran UU Cipta Lapangan Kerja terhadap peningkatan investasi
Selain itu, Rosan juga mengklaim peningkatan realisasi investasi pada masa pemerintahan Jokowi terjadi karena peran Undang Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang dikeluarkan pada 2020 silam.
Menurut Rosan, Omnibus Law jadi prestasi pemerintah dalam perbaikan kebijakan karena mencakup semua mulai dari regulasi hingga izin. Investor melihat hal tersebut sebagai sebuah reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.
"Contohnya adalah reformasi kebijakan secara struktural di dalam Omnibus Law 2020-2021 yang memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan karena di dalam itu juga adalah tercakup mengenai hilirisasi dan yang lain-lainnya," kata mntan wamen BUMN tersebut.
3. Aliran modal justru banyak keluar selama pemerintahan Jokowi
Capaian realisasi investasi dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi tersebut anomali dengan Bank Indonesia (BI).
Aliran modal yang masuk ke Indonesia selama 20 tahun terakhir justru minus 292 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Khusus untuk direct investment atau investasi langsung angkanya juga cenderung minus 109 dolar AS selama 20 tahun terakhir atau sejak 2004.
Pun halnya dengan rata-rata aliran modal yang masuk, kemudian malah keluar lagi dari Indonesia mencapai 20 miliar dolar AS per tahunnya sejak. Itu terjadi sejak tax amnesty diberlakukan pada 2016.
4. Serapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi
Satu hal lainnya yang diklaim sebagai keberhasilan investasi dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi adalah serapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi. Rosan mengungkapkan, lebih dari 13 juta tenaga kerja terserap dari hasil investasi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dari 2015 ini memang angkanya meningkat secara gradual ya dan per Januari sampai September 2024 sudah tercipta 1,8 juta penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi total selama 10 tahun angkanya 13.836.775 orang," ujar Rosan.
5. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada 2024
Jika melihat data yang dipaparkan Kementerian Investasi/BKPM, kinerja investasi selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2015-2018 menunjukkan tren menurun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja baru mengalami peningkatan sejak periode kedua Jokowi (2019-2024)
Pada 2014 (Oktober-Desember), jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) terserap dari investasi yang masuk sebanyak 470.510 orang. Angka tersebut melonjak ke 1.435.716 orang pada 2015.
Namun, penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk ke dalam negeri berkurang menjadi 1.392.198 orang pada 2016 dan secara beruntun kembali tereduksi menjadi 1.176.323 orang (2017) dan 960.052 orang (2018).
Angka penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk mulai kembali naik pada 2019 menjadi 1.033.835 orang, lalu naik lagi menjadi 1.156.361 orang (2020) dan kembali naik pada 2021 sebesar 1.208.022 orang.
Pada 2022, penyerapan tenaga kerja dari investasi yang masuk mencapai 1.305.011 orang dan melesat menjadi 1.823.543 orang pada 2023. Adapun per Januari-September 2024 terjadi penyerapan 1.875.214 orang tenaga kerja dari realisasi investasi yang masuk ke dalam negeri.
6. Kinerja investasi Jokowi dinilai gagal serap tenaga kerja lokal
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dengan tegas menggolongkan kinerja investasi pemerintahan Jokowi sebagai sebuah kegagalan. Hal itu lantaran serapan tenaga kerja atas investasi yang masuk tidak berkualitas.
"Kinerja realisasi investasi 10 tahun ini makin tidak berkualitas. Bisa dibilang gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Buat apa investasi, kalau nggak mah dari domestik aja," ujar Bhima kepada IDN Times, Rabu (16/10/2024).
Meski begitu, Bhima mengakui bahwa secara nominal angka investasi yang datang ke Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Namun, kualitas serapan tenaga kerjanya cenderung menurun.
Bhima bilang, setiap Rp1 triliun yang masuk saat ini menciptakan tenaga kerja semakin kecil. Pada 2014, setiap Rp1 triliun investasi baik dari asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) mampu menyerap 3.313 orang tenaga kerja.
Sementara pada 2023, setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 orang tenaga kerja.
"Jadi elastisitas serapan tenaga kerja ini membuktikan bahwa investasinya selama 10 tahun Jokowi ini semakin padat modal. Kedua, belum mampu mendorong transfer teknologi. Ketiga, antara investasi yang padat modal itu tidak bersambut dengan kebutuhan dari sisi tenaga kerja lokal," tutur Bhima.
Tenaga kerja lokal, sambung Bhima, belum mampu terserap secara maksimal ke investasi yang masuk terutama pada investasi sektor hilirisasi tambang.
"Dengan begitu, sebagian kan pada waktu awal pendirian pabrik smelter itu tenaga kerja asing mengalami lonjakan cukup besar," ujar Bhima.
