.jpg)
Jakarta, IDN Times - Peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja pada 2023 akan mendapatkan insentif pasca pelatihan Rp600 ribu sebanyak 1 kali, dan masih akan tetap mendapatkan insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Sedangkan program Kartu Prakerja yang dilaksanakan sejauh ini, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 ribu diberikan sebanyak 4 kali sehingga totalnya Rp2,4 juta. Lantas, kenapa kebijakannya diubah?
Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan skema semi bansos pada Program Kartu Prakerja menjadi skema normal pada 2023. Itu dilakukan seiring dengan melandainya kasus pandemik COVID-19 di Indonesia.
Program Kartu Prakerja mulai 2023 lebih fokus pada bantuan peningkatan kemampuan dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran persnya dikutip IDN Times, Selasa (4/10/2022).
Ketua Komite Cipta Kerja itu menuturkan bahwa para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada 2023 dan akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang.
Pada tahun depan, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta dari sebelumnya Rp3,55 juta menjadi Rp4,2 juta per individu.
Rincian bantuan senilai Rp4,2 juta per individu adalah berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” sebut Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja akan diimplementasikan secara online, offline, maupun bauran, serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.
Dalam mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja turut meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.
Airlangga mengingatkan seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan, mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal 2023.