Insentif PNS yang Pindah ke IKN Masih Dihitung

17 Agu 2023, 17:25 WIB

Prinsip pertama pembangunan IKN adalah mendesain sesuai kondisi alam. (Dok. IKN)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, masih mengkaji besaran insentif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersedia pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Wacana pemberian insentif untuk PNS yang pindah ke IKN memang muncul, menyusul berbagai pertimbangan, terutama dari segi biaya hidup.

"Untuk insentif PNS, nanti saya cek dulu, belum lihat. Tapi, waktu itu memang disampaikan, terutama untuk biaya hidup," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.

1. Pemerintah masih hitung jumlah PNS yang pindah ke IKN

Ilustrasi PNS (setkab.go.id)

Hingga saat ini, pemerintah masih terus melakukan perhitungan berapa jumlah PNS yang akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut juga bergantung pada kebutuhan, terutama di awal kepindahan pada 2024 mendatang.

"Jadi, berapa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan di kementerian mana, kami akan hitung bersama," ujar Sri Mulyani.

2. Anggaran pembangunan IKN di 2024 capai Rp40,6 triliun

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN di tahun depan mencapai Rp40,6 triliun. Anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara. Adapun total dana tersebut sudah termasuk yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp35,7 triliun.

"Untuk IKN tahun depan akan mencapai Rp40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp35 triliun," kata dia.

3. Rincian penggunaan anggaran IKN

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Secara rinci, anggaran akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas untuk kemajuan infrastruktur dasar di IKN, yakni kantor pemerintahan dan perumahan terutama untuk ASN di tahap pertama.

Dia pun menegaskan pembiayaan dalam pembangunan IKN akan berlanjut hingga 2045, dengan mengandalkan porsi non-APBN.

"Kita bisa melihat pusat dari pemerintahan dan pendukungnya ditargetkan bisa selesai 2024. Tapi, perkembangan keseluruhan IKN akan didesain dalam jangka panjang," ujarnya.

Adapun anggaran untuk IKN tahun depan juga mencakup pembangunan Bandara VVIP yang dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan. Meski begitu, dalam jangka panjang, atau menengah-panjang, tentu peranan non-APBN akan menjadi lebih besar. Kemenkeu pun sudah mendukung untuk otoritas IKN dalam mendesain berbagai proyek.

"Sehingga, dalam hal ini partisipasi atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil dalam jangka pendek, dan sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya. Nanti kami lihat apakah ada usulan-usulan KPBU," tuturnya.

4. Tahap pertama sebanyak 16.990 PNS bakal pindah ke IKN

Kementerian PUPR menargetkan infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 selesai pada 2024. (dok. Kementerian PUPR)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan sekitar 16.990 pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang disiapkan pindah ke IKN pada tahap pertama.

Dari total hampir 17 ribu orang yang dipindahkan, terdapat sekitar 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga pemerintahan. Sementara itu, 5.716 lainnya berasal dari lingkungan TNI/Polri.

Untuk pemindahan para PNS ke IKN ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti. Mulai dari apartemen, sarana olahraga, lahan hijau, dan lain sebagainya.