Harga Pertamax Ditahan, Daya Beli Masyarakat Jadi Pertimbangan

Menurut Yusuf, keputusan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menahan harga Pertamax pada awal September 2026 dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut membuat konsumen tidak sepenuhnya menanggung kenaikan biaya ekonomi BBM nonsubsidi.

"Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat," ujar Yusuf.

Meski Pertamax merupakan BBM nonsubsidi, Yusuf menjelaskan selisih antara harga keekonomian dan harga jual tetap perlu dikelola dalam struktur keuangan Pertamina. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut masih dapat ditanggung perusahaan, terutama karena sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya telah mengalami penyesuaian harga.

Namun, jika harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomiannya dalam jangka panjang, tekanan terhadap keuangan Pertamina berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat menekan margin, arus kas, dan laba perusahaan, sekaligus mempersempit ruang investasi, terutama di sektor hulu dan kilang.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai beban dalam menjaga harga BBM tidak dapat dilepaskan dari kondisi industri minyak nasional. Sebab, produksi minyak domestik masih jauh di bawah kebutuhan nasional.

"Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari. Sedangkan, kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi, bisa dibayangkan defisitnya sekitar satu juta barel per hari," kata Bonar.

Menurut Bonar, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan tersebut membuat Indonesia harus memenuhi sebagian kebutuhan minyak melalui impor. Kondisi ini memberikan tekanan ganda bagi pemerintah dan Pertamina, yakni tingginya biaya pengadaan minyak di satu sisi dan kebutuhan untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat di sisi lain.

Tekanan tersebut semakin besar ketika harga minyak dunia meningkat dan kondisi geopolitik global mengganggu kepastian pasokan. Bonar menilai pengadaan minyak tidak hanya bergantung pada kemampuan membeli, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, waktu pengiriman, kondisi geopolitik, serta berbagai faktor lainnya.

"Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah," ujar Bonar.

Bonar menyatakan, keputusan mempertahankan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi risiko perpindahan konsumen ke Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Dengan produksi minyak domestik yang masih terbatas, kebijakan menahan harga Pertamax menunjukkan upaya pemerintah untuk meredam tekanan harga di tingkat konsumen di tengah tingginya biaya pengadaan energi.