Investasi Maluku Utara Rp40,2 T, Sona Minta Kemitraan UMKM Diperkuat
- Realisasi investasi Maluku Utara mencapai Rp40,2 triliun pada kuartal II 2026, menjadikannya provinsi dengan realisasi investasi terbesar ketiga secara nasional.
- Sona Maesana menekankan investasi harus berkualitas dan inklusif, menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, rantai pasok domestik, serta memperkuat pengusaha lokal dan UMKM.
- Terdapat 34 usaha besar berkomitmen kemitraan Rp7,89 triliun; pemerintah mendorong business matching agar vendor lokal terhubung dengan kebutuhan industri dan realisasi kemitraan meningkat.
Jakarta, IDN Times -Arus investasi yang masuk ke Maluku Utara terus menunjukkan geliat positif. Pada kuartal II-2026, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp40,2 triliun, menempatkan Maluku Utara sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar ketiga secara nasional.
Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Sona Maesana mengatakan, derasnya investasi tersebut harus diikuti dengan peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk ke suatu daerah. Investasi juga harus mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, memperkuat rantai pasok domestik, serta mendorong pertumbuhan pengusaha lokal dan UMKM.
"Keberhasilan investasi harus memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok domestik, serta mendorong tumbuhnya pengusaha lokal dan UMKM," ujar Sona dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
1. Arah pembangunan imvestasi untuk ciptakan keterhubungan kegiatan usaha dan potensi ekonomi daerah
Ilustrasi investasi (freepik.com) Menurut Sona, arah pembangunan investasi perlu didorong menuju investasi yang mampu menciptakan keterhubungan antara kegiatan usaha dengan potensi ekonomi daerah.
“Karena itu kita tidak hanya butuh investasi yang besar, tetapi juga investasi yang berkualitas, inklusif, dan terhubung dengan ekonomi daerah," jelasnya.
2. Ada 34 usaha besar di Maluku Utara dengan total komitmen kemitraan sekitar Rp7,89 triliun
Ilustrasi investasi (freepik.com) Sona menilai, posisi Maluku Utara yang semakin strategis dalam peta investasi nasional menjadi peluang untuk memperluas peran pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri.
Ia mencatat, saat ini terdapat 34 usaha besar di Maluku Utara dengan total komitmen kemitraan sekitar Rp7,89 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,52 triliun telah dituangkan dalam kesepakatan kemitraan, sedangkan realisasi yang terdata sementara mencapai sekitar Rp3,53 triliun sepanjang 2021-2026.
"Angka ini menggambarkan peluang yang sangat besar. Namun, komitmen dan kesepakatan tersebut harus terus kita kawal agar menghasilkan transaksi dan realisasi kemitraan yang nyata," katanya.
3. Peningkatan investasi dan hilirisasi harus berikan dampak bagi daerah
ilustrasi investasi (unsplash.com/@towfiqu999999) Sebagai gambaran, secara nasional realisasi investasi pada semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja Indonesia.
Sona menegaskan, peningkatan investasi dan hilirisasi di Maluku Utara harus memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah. Maluku Utara, kata dia, tidak boleh hanya menjadi lokasi kegiatan hilirisasi, tetapi juga harus menjadi tempat tumbuhnya pemasok lokal, pengusaha baru, tenaga kerja terampil, dan UMKM.
"Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempat investasi tersebut dijalankan," tegasnya.
Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah memperkuat kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan pengusaha lokal. Ruang kemitraan mencakup berbagai sektor, mulai dari katering, bahan baku, material dan konstruksi, transportasi dan logistik, mesin dan suku cadang, alat pelindung diri, akomodasi hingga kebutuhan operasional industri.
4. Pentingnya pelaksanaan business matching
Ilustrasi investasi (freepik.com/pikisuperstar) Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah mengatakan, pemerintah akan mendorong agar kebutuhan usaha besar dapat dipertemukan dengan vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan usaha.
"Kemitraan tidak cukup berhenti pada komitmen. Pemerintah mendorong agar kebutuhan usaha besar dapat dipertemukan dengan calon vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan usaha," ujarnya.
Melalui business matching yang mempertemukan 160 pelaku UMKM dan sejumlah tenant kawasan industri di Ternate, pemerintah berharap arus investasi yang masuk ke Maluku Utara tidak hanya menghasilkan aktivitas industri, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Pemerintah menargetkan komitmen kemitraan dapat bergerak menjadi kesepakatan, transaksi, hingga kemitraan berkelanjutan sehingga manfaat investasi dapat semakin dirasakan masyarakat Maluku Utara.
