Tolak Efisiensi Anggaran, 10 Ribu PNS Selandia Baru Bakal Mogok Massal
- Sekitar 10 ribu PNS Selandia Baru dari lima kementerian dan lembaga dijadwalkan mogok pada 9 September 2026, berpotensi mengganggu layanan publik nasional.
- Serikat pekerja menolak tawaran kenaikan gaji yang dinilai di bawah inflasi, sambil menyoroti beban kerja tambahan akibat pemangkasan staf dan anggaran sektor publik.
- Aksi ini menekan pemerintah menjelang pemilu 7 November 2026; pemerintah meminta pekerja membatalkan mogok dan melanjutkan perundingan demi menjaga layanan berjalan.
Jakarta, IDN Times - Sekitar 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di Selandia Baru bersiap menggelar aksi mogok kerja massal pada Rabu (9/9/2026). Langkah ini diambil setelah perundingan syarat kerja antara serikat pekerja dan pemerintah kembali menemui jalan buntu pada Selasa (1/9/2026).
Aksi berskala nasional ini diproyeksikan bakal melumpuhkan sejumlah layanan publik di berbagai wilayah. Pemogokan tersebut menjadi puncak penolakan pekerja terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai makin mencekik staf di sektor publik.
1. Pegawai dari lima kementerian hentikan operasional
Pemogokan ini melibatkan staf dari lima kementerian dan lembaga utama, meliputi Departemen Dalam Negeri, Badan Manajemen Darurat Nasional, Kementerian Masyarakat Etnis, Kementerian Bisnis, Inovasi, dan Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pembangunan Sosial. Penghentian layanan publik tersebut dijadwalkan mulai serentak pada pukul 13.00 waktu setempat.
Durasi mogok kerja bervariasi di tiap instansi. Layanan Kementerian Pembangunan Sosial akan ditutup hingga pukul 15.00, sementara instansi lain menghentikan aktivitasnya hingga pukul 17.30 dan 18.00.
"Anggota serikat sepakat menggelar mogok kerja karena tawaran pemerintah di meja perundingan dinilai sangat tidak memadai," ujar Sekretaris Nasional Public Service Association (PSA), Fleur Fitzsimons, dilansir The Post.
2. Pekerja tuntut kenaikan gaji akibat lonjakan inflasi
Serikat pekerja dengan tegas menolak tawaran penyesuaian gaji dari pemerintah lantaran nilainya berada di bawah laju inflasi nasional. Tawaran upah tersebut dianggap makin menyulitkan perekonomian pegawai yang kini terpaksa menanggung beban kerja ekstra imbas kebijakan pemangkasan pegawai sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah mengkritik keras rencana pemogokan serentak tersebut dan menyebutnya sarat muatan politik. Menteri Pelayanan Publik, Paul Goldsmith, menilai aksi ini berpotensi mengorbankan masyarakat umum yang membutuhkan layanan. Meski begitu, para pekerja tetap mendesak alokasi anggaran yang layak demi mempertahankan kualitas pelayanan masyarakat.
"PNS dihadapkan pada tawaran gaji yang jauh di bawah angka inflasi, di tengah dampak buruk pemangkasan anggaran sektor publik oleh pemerintah," kata Sekretaris Nasional PSA, Duane Leo.
3. Tekanan politik bayangi pemerintah jelang pemilihan umum
Pemogokan massal ini jelas memberikan tekanan politik bagi pemerintah menjelang pemilihan umum nasional pada 7 November 2026. Sejak berkuasa pada 2023, kabinet terus memangkas pengeluaran negara, termasuk merencanakan penghapusan 8.700 posisi pelayan publik dengan dalih modernisasi layanan berbasis teknologi.
Ketegangan industrial ini makin memanas di tengah sengitnya persaingan politik yang terekam dalam sejumlah jajak pendapat terbaru. Merespons ancaman kelumpuhan layanan, pimpinan pemerintahan mendesak para pegawai membatalkan mogok kerja dan mencari jalan keluar melalui meja perundingan agar roda pemerintahan tidak terganggu.
"Mereka seharusnya tetap bekerja di kantor atau duduk di meja perundingan untuk bernegosiasi," tegas Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon.
