Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2027

- Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro, sasaran pembangunan, serta indikator RAPBN 2027 dalam rapat kerja bersama Kemenkeu, BI, OJK, dan Bappenas.
- Target pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs Rp17.500 per dolar AS, dan bunga SBN tenor 10 tahun 6,9 persen.
- Target kemiskinan ekstrem direvisi menjadi 0-0,5 persen dan rasio gini 0,360-0,365; pendapatan negara RAPBN 2027 ditargetkan Rp3.426 triliun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Rabu (2/9/2026).
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan seluruh asumsi dan sasaran yang dibahas telah disepakati pemerintah dan DPR.
“Saya tawarkan kepada anggota, setuju? Dan kepada pemerintah? Setuju ya? Alhamdulillah, dengan semua proses yang ada kami telah menyepakati dan kesimpulan rapat saya nyatakan disetujui,” kata Misbakhun.
1. Rasio gini berubah jadi 0,360 hingga 0,365

Ilustrasi angka kemiskinan (pexels.com/Tiana) Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah perubahan dibandingkan target yang sebelumnya tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Salah satunya adalah target tingkat kemiskinan ekstrem. Pemerintah sebelumnya menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen. Namun, setelah pembahasan bersama panitia kerja (Panja) Komisi XI DPR, target tersebut disepakati dalam rentang 0 persen hingga 0,5 persen.
Selain itu, target rasio gini juga mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah menetapkan target rasio gini pada kisaran 0,362 hingga 0,367. Setelah pembahasan bersama DPR, target tersebut disepakati menjadi 0,360 hingga 0,365.
2. Pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 berlangsung dinamis dan konstruktif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam rapat perdana Kementerian Keuangan dengan Komisi XI. (IDN Times/Triyan). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 berlangsung dinamis dan konstruktif. Menurut dia, hasil pembahasan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dan DPR untuk mendorong kebijakan fiskal 2027 yang lebih efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seluruh masukan, pandangan, dan kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan tersebut, kata Purbaya, akan ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan dan penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja sama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Purbaya.
3. Rincian sasaran dan indikator pembangunan

Ilustrasi pembangunan MRT Jakarta Fase 2. (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Adapun hasil kesepakatan pemerintah dan Komisi XI DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, dengan inflasi 2,5 persen.
Nilai tukar rupiah dipatok Rp17.500 per dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Berikut sasaran dan indikator pembangunan yang disepakati:
* Tingkat kemiskinan: 6 persen-6,5 persen
* Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen-0,5 persen
* Rasio gini: 0,360-0,365
* Tingkat pengangguran terbuka: 4,3 persen-4,87 persen
* Indeks modal manusia: 0,575
* Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
* Nilai tukar petani: 126-128
* Nilai tukar nelayan: 106-110
* Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
* Penciptaan lapangan kerja baru: 2,57 juta-3,49 juta
* GNI per kapita: US$5.800-US$5.840
* GNI per kapita: Rp98,54 juta-Rp99,22 juta
* Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84
Sementara itu, pemerintah juga menetapkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun.
Target tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.908 triliun, yang meliputi penerimaan pajak Rp2.591,4 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp316,6 triliun.
Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp517,4 triliun, sedangkan penerimaan hibah dipatok Rp0,7 triliun.


















