BI Ungkap Kerugian Serangan Siber RI Capai Rp110 Triliun

24 Sep 2026, 14:07 WIB

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kerugian serangan siber di Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai Rp110,92 triliun berdasarkan data APJII.
BI mendorong penguatan kebijakan sistem pembayaran yang aman dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
Digitalisasi perlu diikuti literasi dan perlindungan konsumen seiring meluasnya penggunaan AI serta otomasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyoroti risiko yang muncul seiring makin cepatnya penggunaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan otomasi.

Menurut Destry, perkembangan teknologi tidak hanya membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan data, penipuan atau fraud, hingga scam.

"Karena ya kita tahu, makin canggih, makin interconnected, tentu risiko yang akan kita hadapi juga makin besar," katanya dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

1. Kerugian serangan siber 6,2 miliar dolar AS
Ilustrasi Serangan Siber (idn.freepik.com/DCstudio)
Destry menyebut kerugian akibat serangan siber di Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 6,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp110,92 triliun jika dihitung dengan kurs Rp17.890 per dolar AS.
Angka tersebut merujuk pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Risiko tersebut muncul di tengah penggunaan AI dan otomasi yang semakin luas. Destry mengaitkannya dengan potensi penyalahgunaan data, fraud, dan scam.
"Kami ambil datanya ini dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dan Statistik di Indonesia. Jadi 6,2 miliar dolar AS," ujar Destry.
2. BI dorong sistem pembayaran yang aman
Ilustrasi profesi siber security (Pexel.com/ThisIsEngineering)
Destry mengatakan BI bersama industri, kementerian, dan lembaga perlu memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang aman dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
Menurut dia, BI memiliki mandat untuk menciptakan dan mengembangkan sistem pembayaran yang aman. Hal itu mencakup ekosistem sistem pembayaran secara keseluruhan agar tetap andal, aman, dan dapat dipercaya pengguna.
"Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia bersama industri dan K/L harus terus memperkuat sinergi kebijakan sistem pembayaran yang aman serta berorientasi pada perlindungan konsumen," tuturnya.
3. Digitalisasi perlu diikuti literasi
ilustrasi mempelajari literasi keuangan (pexels.com/RDNE Stock project)
Destry mengatakan digitalisasi menjadi salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Namun, perkembangan digitalisasi perlu diikuti dengan literasi dan perlindungan konsumen.
Menurut Destry, keduanya akan semakin penting seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mendukung program literasi yang dilakukan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Bank Indonesia tentunya akan selalu men-support program-program literasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga oleh rekan kami sendiri, OJK, dan kita juga sering bersama-sama melakukan literasi," kata dia.