4 Jenis Pajak yang Sering Dibayar dalam Kehidupan Sehari-Hari

21 Okt 2025, 05:03 WIB

Ridwan Aji Pitoko

4 Jenis Pajak yang Sering Dibayar dalam Kehidupan Sehari-Hari

ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 11 persen per April 2022, dikenakan saat makan di restoran, belanja di minimarket, atau mall.
Pajak penghasilan (PPh) terbagi menjadi dua tarif, yaitu dengan NPWP dan tanpa NPWP.
Pajak restoran disebut service tax, dikenakan sebesar 10 persen dari total tagihan di restoran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan warga negara kepada pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan mampu menyediakan layanan dan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Meski sering dianggap membebani, pajak sebenarnya hadir dalam banyak bentuk yang kita temui sehari-hari, mulai dari harga barang dan jasa, pembayaran restoran, hingga dokumen resmi. Dengan memahami jenis-jenis pajak yang paling sering dibayar, kita bisa lebih sadar akan kontribusi kita terhadap pembangunan negara.

Selain itu, pemahaman tentang pajak juga membantu kita mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Mengetahui kapan dan bagaimana pajak dikenakan membuat kita dapat merencanakan pengeluaran dan menghindari potensi kesalahan atau denda. Meski begitu, sadar atau tidak, kamu sebenarnya telah membayar pajak dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, pajak apa saja yang kamu bayar dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ulasannya.

1. Pajak pertambahan nilai (PPN)

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Jenis pajak yang pertama adalah pajak pertambahan nilai alias PPN. Per 1 April 2022 lalu, tarif PPN dinaikkan pemerintah menjadi 11 persen. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pengenaan PPN dapat kamu jumpai saat makan di restoran, belanja di minimarket, maupun belanja di mall. Secara definisi, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan Pasal 8A UU HPP, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekpor, atau nilai lain.

Adapun contoh perhitungan PPN 11 persen adalah sebagai berikut. Misalnya, kamu membeli barang di minimarket dengan total Rp100 ribu, maka PPN yang akan dipungut 11 persen x Rp100 ribu = Rp11 ribu. Dengan demikian, kamu mesti membayar belanjaan kamu sebesar Rp111 ribu.

2. Pajak penghasilan (PPh)

Lapisan tarif PPh orang pribadi. (IDN Times/Devin Adrian)

Jenis pajak dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah Pajak penghasilan (PPh). PPh merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang, seperti gaji dan upah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pajak penghasilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (income tax)."

Tarif pajak PPh 21 diatur berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015, di mana terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tarif PPh 21 yang memiliki NPWP

5 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun
15 persen untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
25 persen untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
10 persen untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Adapun pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah mulai bisa dihitung dengan tetap menggunakan pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dasarnya sebesar Rp 54 juta per tahun.

2. Tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP

Jumlah PPh 21 sebesar 120 persen dari jumlah PPh yang seharusnya dipotong dari yang memiliki NPWP.
Pemotongan PPh 21 bersifat tidak final
Tarif PPh sebesar 20 persen lebih tinggi untuk bulan selanjutnya yang setelah memiliki NPWP.

3. Pajak restoran

ilustrasi restoran (IDN Times/Aditya Pratama)

Pajak restoran merupakan pungutan dari pemerintah daerah (pemda). Jika kamu makan di restoran, pajak tersebut biasanya disebut sebagai service tax.

Biasanya, service tax dikenakan sebesar 10 persen dari total tagihanmu di restoran. Adapun tagihan tersebut termasuk makanan, minuman, dan layanan lainnya yang kamu rasakan di restoran.

Besaran tarif pajak restoran ditetapkan tidak boleh lebih dari 10 persen. Beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Bogor, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Semarang, Palembang, Medan, Manado, Pekanbaru, dan Jayapura menerapkan tarif pajak restoran sebesar 10 persen.

Namun, ada wilayah lain yang menerapkan tarif pajak restoran di bawah 10 persen seperti Balikpapan (3 persen, 7 persen, dan 10 persen), Pontianak sebesar 5-10 persen, dan Kupang antara 7 persen hingga 10 persen.

4. Bea materai

Ilustrasi Materai (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jenis pajak dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah bea materai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Materai atau Bea Materai merupakan sebuah pajak yang dikenakan pada sebuah dokumen yang digunakan untuk bukti atau keterangan. Baik itu dokumen fisik maupun dokumen elektronik.

Bea materai digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu, bea materai juga diberlakukan untuk memberikan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1), bea materai diberlakukan pada 2 hal berikut. Pertama, dokumen yang digunakan untuk menerangkan peristiwa bersifat perdata. Kedua, dokumen yang digunakan sebagai bukti dalam pengadilan.

Lebih rincinya lagi, dokumen bersifat perdata yang dimaksud dalam poin pertama tadi meliputi:

Surat keterangan, surat perjanjian, surat pernyataan dan sejenisnya.
Akta notaris beserta salinan, kutipan dan juga grosse.
Surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun.
Akta pejabat pembuat akta tanah beserta kutipan dan salinannya.
Dokumen transaksi surat berharga.
Dokumen lelang, baik itu berupa kutipan risalah lelang.
Dokumen yang nilainya lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan nama penerima uang.
Dokumen lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. FAQ

ilustrasi pajak (pexels.com/kaboompics)

1. Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah 11% sejak 1 April 2022, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak ini biasanya sudah termasuk dalam harga barang atau jasa yang kamu beli, seperti saat berbelanja di minimarket atau makan di restoran.

2. Bagaimana cara menghitung PPN saat berbelanja?

Misalnya, jika kamu membeli barang seharga Rp100.000, maka PPN yang dikenakan adalah 11% x Rp100.000 = Rp11.000. Jadi, total yang harus dibayar adalah Rp111.000. PPN ini sudah termasuk dalam tagihan dan tidak perlu dibayar terpisah.

3. Apa itu Pajak Penghasilan (PPh)?

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan seseorang, seperti gaji dan upah. Tarif PPh 21 untuk individu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun
15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
10% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun

Bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh 21 yang dikenakan adalah 120% dari tarif di atas.

4. Apa itu Pajak Restoran?

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas konsumsi makanan dan minuman di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Tarif pajak ini bervariasi antar daerah, namun umumnya berkisar antara 3% hingga 10%. Misalnya, di DKI Jakarta, tarif pajak restoran adalah 10%. Pajak ini biasanya sudah termasuk dalam tagihan yang kamu bayar saat makan di restoran.

5. Apa itu Bea Materai?

Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu sebagai bukti atau keterangan, baik itu dokumen fisik maupun elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dan memberikan kepastian hukum yang adil. Dokumen yang dikenakan bea materai antara lain surat perjanjian, akta notaris, dan dokumen transaksi lainnya.