Jokowi Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen di Akhir Jabatan

20 Feb 2023, 17:10 WIB

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,3 persen hingga 5,7 persen pada 2024 atau pada akhir masa jabatannya. Hal itu telah dibahas dalam rapat terbatas (ratas) terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024.

"Tema RKP dan KEM-PPKF adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, indikasinya di tahun 2024 proyeksi pertumbuhan di 5,3 persen sampai 5,7 persen," kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).

1. Rincian asumsi ekonomi makro 2024

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Airlangga juga memaparkan sejumlah asumsi ekonomi makro 2024 dalam pembahasan terkini, yakni sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi: 5,3-5,7 persen
Inflasi: 1,5-3,5 persen
Nilai tukar rupiah: Rp14.800-Rp15.400
Suku bunga SPN: 6,5-7,4 persen
Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 75-85 dolar AS per barel
Lifting minyak: 592.000-651.000 barel per hari
Lifting gas: 1.007.000-1.058.000 setara minyak per hari
Rasio kemiskinan 6,5-7,5 persen
Gini ratio 0,36-0,37
Pengangguran 3,6-4,3 persen

2. Pemerintah gunakan berbagai strategi capai pertumbuhan ekonomi

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Airlangga menjelaskan, strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu melalui langkah antisipatif untuk memastikan ketahanan ekonomi.

Hal itu meliputi implementasi dari Perppu Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

"Dan kemudian tentu kebijakan transformasi melalui hilirisasi SDA (sumber daya alam), transisi energi, peningkatan SDM (sumber daya manusia), pembangunan IKN (ibu kota negara)," sebutnya.

3. Jokowi juga fokus kepada sektor pendidikan

Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memberikan catatan terhadap pengembangan sektor pendidikan di dalam negeri untuk peningkatan sumber daya manusia. Terlebih, saat ini terjadi kekurangan tenaga kerja di beberapa negara seperti Jerman, Hungaria, Ceko, hingga Jepang.

Tenaga vokasi dari Indonesia bisa mengisi kekurangan tersebut. Oleh karenanya, hal itu perlu didorong melalui kerja sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Agar tenaga kerja Indonesia bisa ditempatkan dalam bentuk pemagangan vokasi untuk 2 tahun karena sektor yang mereka minati adalah sektor manufaktur, otomotif bahkan EV (kendaraan listrik). Hungaria, Ceko itu mereka minta tenaga kerja dari Indonesia," tambahnya.