Jokowi Rilis Aturan Bayar Tol Tanpa Sentuh, Ada soal Denda

Pasal 105 menjelaskan kewajiban pengguna jalan tol untuk membayar tol sesuai tarif yang ditetapkan, dengan penekanan pada pendaftaran kendaraan bermotor melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui menteri.

“Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, pengguna jalan tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui menteri,” bunyi Pasal 105.

Jika sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti belum diterapkan dan gardu tol keluar tidak dapat mendeteksi asal gerbang pengguna jalan tol, maka denda akan dikenakan sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh.

Namun, jika terdapat bukti masuk dari gerbang asal atau kesalahan tidak disebabkan oleh pengguna jalan tol, maka denda tidak diberlakukan.

Pendapatan dari denda administratif dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak, tetapi pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban badan usaha atas pembayaran tol oleh pengguna jalan tol yang tidak membayar tarif tol secara penuh.

Penerapan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dalam pengumpulan tol di jalan tol Indonesia disertai dengan ketentuan pengenaan denda administratif bagi pengguna jalan tol yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran.

Dalam hal pelanggaran, denda administratif tingkat I dikenakan apabila pembayaran tol tidak dilakukan dalam waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan pelanggaran diterima.

Jika pembayaran tol dan denda administratif tidak dilakukan dalam waktu 70x24 jam setelah pelanggaran, pengguna jalan tol akan dikenai denda administratif tingkat II.

Sedangkan, denda administratif tingkat III diberlakukan jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu lebih dari 10x24 jam setelah pelanggaran, dengan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan sebagai konsekuensinya.

Pengenaan denda administratif tingkat III khususnya dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan kendaraannya dalam sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dan tidak membayar tol sesuai ketentuan.

Menteri bertanggung jawab atas pengenaan denda administratif terkait pelanggaran dalam penggunaan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti, sesuai dengan Pasal 106 PP 23/2024 tentang Jalan Tol.

Pasal tersebut menjelaskan menteri dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan denda administratif, khususnya terkait dengan pelanggaran tertentu yang melibatkan teknologi tersebut.

Tata cara pengenaan denda administratif diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri guna memastikan keadilan dan kepatuhan dalam penggunaan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti di jalan tol Indonesia.