Banggar DPR Soroti Data Desil DTSEN, BPS Diminta Validasi Ulang

27 Agu 2026, 22:12 WIB

Intinya Sih

Banggar DPR meminta BPS mengoreksi dan memvalidasi ulang desil DTSEN setelah muncul keluhan warga yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai kondisi nyata.
Said Abdullah menekankan akurasi DTSEN penting karena menjadi rujukan kebijakan, termasuk bansos dan program APBN; ia menyoroti exclusion serta inclusion error hingga 68 persen.
BPS menjelaskan desil adalah peringkat relatif kesejahteraan dari berbagai karakteristik sosial ekonomi melalui metode PMT, bukan ukuran mutlak pendapatan, kemiskinan, atau daftar penerima program.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengoreksi dan memvalidasi kembali pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang menilai pengelompokan desil tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka yang sebenarnya. Menurut dia, ada masyarakat dengan pendapatan tidak tinggi, tetapi masuk desil 9-10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sebaliknya, Said menyebut ada masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang justru masuk dalam kelompok desil rendah.

"Data digali manusia, mereka bisa keliru. Kami minta BPS untuk koreksi, segera lakukan validasi data kembali. Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI), Kamis (27/8/2026).

1. DTSEN jadi rujukan utama berbagai kebijakan
Ilustrasi Bansos (Foto: IDN Times)
Said menegaskan, perbaikan data penting dilakukan karena DTSEN menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Apalagi DTSEN jadi rujukan besar dalam berbagai kebijakan. Kita tahu bersama exclusion error dan inclusion error sampai 68 persen. Itu menunjukkan betapa tidak akuratnya data kita," tegasnya.
2 Setiap program yang didanai APBN harus memiliki data akurat
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Menurut Said, setiap program yang dibiayai APBN harus didasari data yang akurat. Sebab, data menjadi landasan dalam memastikan kesesuaian antara pokok masalah, intervensi program, dan anggaran.
"Jika datanya salah, dampak program juga bengkok sehingga tujuan pasti absurd," ujarnya.
3. Desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran mutlak kondisi ekonomi maupun pendapatan masyarakat.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, dikutip, Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, keluarga dalam DTSEN diperingkatkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Amalia menegaskan, desil bukan merupakan ukuran absolut kemiskinan ataupun ukuran nominal pendapatan dan kekayaan keluarga. Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.
“Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amalia mengatakan penentuan desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.
Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan. Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan.
“Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga,” katanya.
Menurut Amalia, PMT merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.
Ia menambahkan, desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Data tersebut dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.
“Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan,” ujarnya.