Banggar Cecar Menkeu soal RAPBN 2027 Banyak Typo dan Data Tak Lengkap

27 Agu 2026, 22:23 WIB

Intinya Sih

Banggar DPR menyoroti banyak typo dan ketidaksesuaian data dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, termasuk anggaran Makan Bergizi Gratis Rp480 triliun yang lampirannya mencantumkan Rp240 triliun.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 juga berbeda: Presiden menyampaikan 6 persen, sedangkan Nota Keuangan mencatat 5,9 persen. DPR meminta pemerintah lebih teliti karena dokumen menjadi dasar pembahasan APBN.
DPR menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang dinilai belum tercantum, seperti kemiskinan ekstrem, lapangan kerja, NTP, dan NTN. Menkeu Purbaya mengakui kekurangan serta berjanji memperbaikinya selama pembahasan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti sejumlah kesalahan penulisan angka (typo) dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian angka anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam dokumen Nota Keuangan, anggaran MBG tercatat sebesar Rp480 triliun. Namun, angka dalam lampiran dokumen hanya menunjukkan Rp240 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, adanya ketidaksesuaian angka antara dokumen Nota Keuangan yang diterima parlemen dengan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.

"Anggaran MBG Rp480 triliun padahal Rp240 triliun lampirannya, memang banyak typo-typo," tegas Said saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy terkait RAPBN 2027, Kamis (27/8/2026).

1. Perbedaan angka juga terjadi pada data pertumbuhan ekonomi 2027
Pertumbuhan ekonomi. Dok ESEI.
Tak hanya itu, perbedaan angka juga ditemukan pada target pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen (year on year). Namun, dalam dokumen Nota Keuangan yang diterima DPR, angka yang tercantum sebesar 5,9 persen (year on year).
Said menilai kesalahan tersebut harus segera diperbaiki mengingat Nota Keuangan menjadi salah satu dasar pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR.
Ia pun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan jajarannya lebih teliti dalam menyusun dokumen anggaran. Menurut Said, kesalahan angka dalam dokumen anggaran dapat menimbulkan persoalan karena menjadi pijakan dalam pembahasan APBN.
2. Sejumlah indikator pembangunan juga tidak tercantum
Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan (BPMI Setpres/Kris)
Selain persoalan selisih angka, Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti tidak tercantumnya sejumlah indikator sasaran pembangunan untuk tahun 2027, seperti proyeksi kemiskinan ekstrem, target penciptaan lapangan kerja baru, hingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
"Maksudnya jangan salah kelupaan, soalnya sekarang sering salah ketik jadi susah kita," kata Dolfie.
3. Menkeu akan perbaiki dan lebih teliti
Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas PFII. (IDN Times/Triyan).
Menanggapi sorotan tersebut, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah kesalahan dalam materi yang disampaikan kepada Banggar. Ia memastikan pemerintah akan melakukan perbaikan selama pembahasan RAPBN 2027 berlangsung.
"Paham Pak. Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini memang untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga," kata Purbaya.
Adapun sejumlah sasaran indikator pembangunan yang tertuang dalam buku nota keuangan RAPBN 2027, daftarnya.
- Tingkat kemiskinan 6-6,5 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0
- Rasio gini (Indeks) 0,362-0,367
- Tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen
- Indeks modal manusia (Indeks) 0,575
- Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81
- GNI per kapita (USD) 5.800-5.840 dolar AS
- Indeks kualitas lingkungan indup 76,84