Juda Agung Ungkap Arahan Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu
- Juda menilai langkah-langkah Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir sudah tepat.
- Pendekatan penegakan hukum tetap harus didorong, meskipun Kementerian Keuangan memberikan pendampingan institusional
- Latar belakang pengalaman Juda di bank sentral dapat mempererat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Jakarta, IDN Times - Juda Agung menyatakan tidak menerima arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait tugasnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
"Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurut Juda, Presiden menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan kebijakan di sektor riil. Koordinasi lintas kebijakan tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.
1. Upaya pemberantasan korupsi di Bea Cukai dan Pajak
Saat ditanya jurnalis terkait upaya pembersihan korupsi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak, Juda menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa bulan terakhir sudah berada di jalur yang tepat.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya, di dalam empat bulan terakhir ini, adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di dua lembaga itu," tuturnya.
Di sisi lain, proses penegakan hukum tetap harus didorong, meskipun Kementerian Keuangan memberikan pendampingan institusional. Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan langkah yang tepat.
2. Perkuat sinergi Bank Indonesia dan Kemenkeu
Juda juga juga menyinggung penguatan sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu. Dia menilai, latar belakang pengalamannya di bank sentral dapat membantu mempererat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
"Ya tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik," paparnya.
Selain itu, dia menyinggung pengalaman Thomas Djiwandono, eks Wamenkeu yang pindah ke BI. Menurut Juda, kombinasi pengalaman tersebut membuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter lebih baik.
3. Pembagian tugas Wamenkeu belum ditetapkan
Mengenai pembagian tugas di Kemenkeu, Juda mengatakan hal tersebut belum dibahas secara rinci. Dia menyebut akan membicarakan detail pembagian tugas tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat.
"Detailnya belum lah. Detailnya nanti, insya Allah besok saya ketemu beliau untuk membahas detail pembagian tugasnya," tuturnya.
Sementara itu, Juda menegaskan kebijakan moneter tetap berada sepenuhnya dalam kewenangan Bank Indonesia. Dia memastikan perannya di Kementerian Keuangan tidak akan masuk ke ranah yang menjadi otoritas bank sentral.
