Kasus Saham Rp2,1 T, Kepercayaan Investor ke Pasar Modal RI Diuji

OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

DSSA merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group. Sementara BREN dan CUAN berafiliasi dengan PT Barito Pacific Tbk, yang didirikan oleh Prajogo Pangestu. Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu tokoh utama di Sinar Mas dan pernah menjabat Presiden Komisaris DSSA.

OJK memeriksa perdagangan saham DSSA pada periode 2024-2026 terkait dugaan pelanggaran ketentuan pasar modal. Dalam pemeriksaan penawaran umum BREN dan CUAN, OJK menemukan pemesanan saham yang menyesatkan.

Hal itu termasuk tindakan mengaburkan identitas pihak terkait pengendali untuk memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar. Hal itu menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.

Keterbukaan informasi mengenai kepemilikan dan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik merupakan aspek yang diperhatikan investor dalam menilai likuiditas saham dan pembentukan harga di pasar.

"Perlu ditegaskan pula bahwa sanksi tersebut dijatuhkan kepada pihak-pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran terkait transaksi atau penjatahan saham, bukan berarti seluruh perusahaan atau kelompok usahanya otomatis terbukti melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Lukman menilai, penjatuhan sanksi administratif perlu diikuti penegakan hukum yang konsisten. Transparansi hasil pemeriksaan dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang juga menjadi bagian penting dari pembenahan pasar modal.

Upaya tersebut semakin relevan di tengah evaluasi MSCI terhadap klasifikasi pasar Indonesia. MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, serta dugaan perdagangan terkoordinasi yang dapat mengurangi kelayakan pasar untuk diinvestasikan.

Sanksi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan DSSA, BREN, dan CUAN menjadi salah satu perkembangan yang dapat diperhatikan investor dalam menilai upaya pembenahan pasar modal Indonesia.

“Namun, penjatuhan sanksi ini belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor. Yang lebih penting adalah konsistensi penegakan hukum, transparansi hasil pemeriksaan, dan pencegahan agar praktik serupa berulang di masa depan,” ujar dia.

Lukman menilai, persoalan transparansi dapat membuat investor asing melihat masalah pasar modal Indonesia sebagai persoalan struktural, bukan sekadar gejolak sementara.

“Dampaknya cukup serius karena isu ini berpotensi membuat investor asing memandang persoalan pasar modal Indonesia sebagai masalah struktural, bukan sekadar gejolak sementara,” ucapnya.

Investor global membutuhkan kejelasan mengenai pemilik sebenarnya suatu saham, jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan atau free float, serta kewajaran pembentukan harga di pasar.

Jika informasi kepemilikan tidak memadai dan terdapat indikasi perdagangan terkoordinasi, investor akan lebih sulit mengukur risiko dan menentukan valuasi saham. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka mengurangi investasi di pasar Indonesia atau meminta premi risiko lebih tinggi.

“Jika kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan terdapat indikasi perdagangan terkoordinasi, investor akan kesulitan menilai likuiditas dan valuasi secara akurat. Akibatnya, mereka bisa meminta premi risiko lebih tinggi atau mengurangi investasi,” ujar Lukman.

Dampak persoalan pasar modal tidak terbatas pada perdagangan saham. Jika kekhawatiran investor berkembang menjadi arus keluar modal, tekanan juga berpotensi menjalar ke nilai tukar rupiah dan biaya pendanaan dunia usaha.

“Dampaknya juga bisa meluas ke rupiah dan biaya pendanaan, terutama jika arus keluar modal meningkat atau investor menjadi lebih berhati-hati menempatkan dana di Indonesia,” katanya.

Lukman menilai, Indonesia berisiko kehilangan sebagian daya tarik sebagai tujuan investasi portofolio apabila transparansi kepemilikan, keterbukaan free float, dan pengawasan pasar tidak diperbaiki secara meyakinkan.