Kementerian PUPR akan Terbitkan Pembiayaan Rumah Berbasis Tabungan

Ada beberapa aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut. Seperti persyaratan uang muka yang semula minimal 5 persen menjadi 1 persen. Kedua, lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal 6 bulan menjadi 3 bulan.

"Ketiga, perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT dari semula 20 hari menjadi 30 hari, dan terakhir relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi sebelum akad kredit, menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi," jelas John Wempi.

Meski demikian, Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Agusny Gunawan, mengonfirmasi bahwa permen tersebut masih belum ditekan dan masih dalam pembahasan.

"Belum. Masih belum dibahas," katanya di tempat yang sama.

Menurut Agusny, salah satu pembahasannya adalah terkait persyaratan uang muka yang semula minimal 5 persen menjadi 1 persen.

"Kita sedang kaji suku bunga ini kan menjadi 1 persen ini. Sesudah ini (selesai) pemerintah tanda tangan," katanya.

Agusny mengatakan, Permen ini ditargetkan rampung pada akhir tahun dan sudah mulai berlaku pada awal 2020.

"Ini (BP2BT) belum diberlakukan tahun ini. Awal 2020 sudah mulai berjalan," ujarnya.