Indeks Kepuasan Masyarakat Kementerian PU 89,76, Naik dalam 5 Tahun
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kementerian PU mencapai 89,76 pada 2025, berkategori sangat baik dan meningkat konsisten dari 78,25 pada 2021.
- Survei terhadap 635 responden dari 50 UPT menilai prosedur, kompetensi petugas, dan persyaratan sebagai aspek terkuat; produk layanan, sarana-prasarana, serta pengaduan perlu diperbaiki.
- Kementerian PU menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menindaklanjuti survei, sementara pengamat meminta pengawasan internal dan tata kelola diperketat, termasuk terhadap ASN terkait judi online.
Jakarta, IDN Times - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berada di angka 89,76 pada 2025. Nilai tersebut dikategorikan sangat baik.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono mengatakan skor IKM Kementerian PU meningkat dalam lima tahun terakhir. Survei tersebut mengukur penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
1. Kenaikan skor IKM dalam lima tahun terakhir
Triono menyebut skor IKM Kementerian PU pada 2021 berada di angka 78,25. Angka itu kemudian naik menjadi 83,59 pada 2022, lalu 86,18 pada 2023. Pada 2024, skor IKM kembali meningkat menjadi 88,22 dan berada di angka 89,76 pada 2025.
Survei tersebut melibatkan 635 responden yang mewakili 50 UPT/balai dari lima unit organisasi di Kementerian PU. Kelima unit itu yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pengumpulan data dilakukan pada 15 September 2025 hingga 5 Oktober 2025. Jumlah responden dihitung menggunakan formula Krejcie and Morgan.
2. Survei ungkap kekuatan dan kekurangan layanan kementerian
Sebanyak 68 persen laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia terbanyak 31-40 tahun atau 30 persen. Responden berusia 41-50 tahun 26 persen, usia di atas 50 tahun 14 persen, usia 26-30 tahun 17 persen, dan usia di bawah 25 tahun 13 persen.
Berdasarkan tingkat pendidikan, responden lulusan S1 mencapai 62 persen. Kemudian lulusan S2 sebesar 17 persen, SMA/SMK sebesar 12 persen, D3/D4 sebesar 6 persen, dan jenjang lainnya sebesar 3 persen.
Hasil survei menunjukkan tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi, yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara itu, tiga unsur yang masih perlu diperbaiki adalah produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono mengatakan SKM 2025 digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU. Kementerian PU juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas hasil survei dan menerima masukan dari pengguna layanan.
"Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," ujarnya.
3. Pengawasan internal diminta untuk diperketat
Pengamat Kebijakan Publik dari Trisakti, Trubus Rahardiansyah meminta Kementerian PU tidak berhenti pada hasil survei tersebut. Dia menilai hasil itu perlu dijaga dan dievaluasi ke depan. Trubus juga menyoroti pengawasan internal Kementerian PU.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," kata Trubus.
Dia mendorong Menteri PU Dody Hanggodo memperketat pengawasan dan tata kelola internal. Menurutnya, pegawai yang masih dapat dibina perlu dipertahankan, sedangkan yang tidak dapat diperbaiki perlu diberikan tindakan.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," ujarnya.
