Kenaikan Harga BBM Ditahan, Subsidi Dievaluasi Setelah Juni

16 Apr 2024, 14:32 WIB

SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mengevaluasi subsidi energi setelah Juni 2024.

Hal itu sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan antara Iran dan Israel.

Airlangga tak memerinci seperti apa evaluasi yang akan dilakukan. Namun dapat diketahui kenaikan harga minyak memiliki implikasi terhadap peningkatan anggaran subsidi energi.

“Evaluasi akan kita lakukan sesudah bulan Juni,” kata Airlangga saat memberi keterangan pers usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

1. Pemerintah tahan kenaikan harga BBM hingga Juni

Ilustrasi SPBU Pertamina. (Dok. IDN Times/Istimewa)

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah masih bertahan dengan kebijakan penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024.

Mengenai kemungkinan kelanjutan kebijakan penahanan harga BBM, Arifin menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global.

Dia menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik antara Iran dan Israel, yang dapat menyebabkan lonjakan harga minyak signifikan di pasar global.

“Tapi kita lihat perkembangannya nih ke depan, ya mudah-mudahan nggak ada ekskalasi konflik Iran-Israel,” ujarnya.

2. Pemerintah akui sulit kendalikan pembengkakan subsidi energi

Truk tangki Pertamina. (dok. Pertamina)

Mengenai upaya pengendalian subsidi, Arifin mengakui hal itu merupakan tantangan kompleks karena dipengaruhi faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan, seperti fluktuasi harga minyak dan nilai tukar mata uang.

“Supaya (subsidi) nggak bengkak? wah ini susah karena itu kan dari faktor-faktor yang susah kita kendalikan kan, harga minyak sama kurs, ya dua-duanya,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah mengambil pendekatan yang berbasis pada dua hal utama. Pertama, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan bahan bakar. Kedua, menggali potensi sumber energi alternatif di dalam negeri sebagai substitusi terhadap impor minyak mentah.

Meskipun mengakui implementasi strategi tersebut tidak akan terjadi dalam waktu singkat, Arifin menegaskan pemerintah telah menetapkan program-program konkret untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Pemerintah antisipasi dampak Iran-Israel terhadap harga BBM

Soft launching Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan. (IDN Times/Trio Hamdani)

Menurut Arifin, arahan dari Presiden Jokowi menekankan perlunya mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi dan menyusun alternatif-alternatif yang diperlukan untuk meredam dampaknya.

Mengenai potensi gangguan pasokan energi akibat konflik tersebut, dia mengungkapkan pemerintah masih menunggu perkembangan situasi. Dia menyoroti jalur-jalur pelayaran strategis seperti Terusan Suez dan Selat Hormuz sebagai area yang mungkin terganggu akibat ketegangan geopolitik tersebut.

Dia menekankan gangguan dalam pasokan energi dapat berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor energi dan logistik. Gangguan pasokan energi dapat menyebabkan peningkatan biaya logistik dan harga minyak.

“Kita berharap jangan sampai kayak COVID dulu di atas 100 dolar,” tambah Arifin.