Calon Komisioner OJK Dorong KPR Nasional 100 Bank untuk 3 Juta Rumah

11 Mar 2026, 19:01 WIB

Triyan Pangastuti

Calon Komisioner OJK Dorong KPR Nasional 100 Bank untuk 3 Juta Rumah

Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Agus Sugiarto, calon anggota Dewan Komisioner OJK, mengusulkan program KPR Nasional melibatkan 100 bank untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan mempercepat realisasi program 3 juta rumah.
Program KPR Nasional dirancang dengan bunga lebih rendah dan prosedur sederhana, di mana setiap bank menyisihkan sebagian kecil portofolio kredit perumahan tanpa membebani industri perbankan.
Inisiatif ini bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan dalam mendukung target pemerintah membangun 3 juta rumah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, mendorong peran aktif otoritas keuangan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Salah satu gagasan yang ia ajukan adalah pembentukan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nasional untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan itu disampaikan Agus saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Agus, program strategis pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan dari seluruh ekosistem ekonomi, termasuk sektor jasa keuangan.

"Kami melihat pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah membuat Asta Cita, di mana dalam Asta Cita itu ada berbagai macam program, seperti ketahanan pangan, ketahanan rumah, hilirisasi dan segala macam. Tentunya OJK itu bukan anak autis yang bermain sendirian, kalau saya sebagai pimpinan, saya akan masuk ke situ," kata Agus dalam uji kelayakan bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Saat ini Agus juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.

1. Usulkan program KPR nasional libatkan 100 bank

Agus mengusulkan pembentukan KPR Nasional yang melibatkan sekitar 100 bank di Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar bank besar, tetapi juga membuka peluang bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk ikut berpartisipasi.

Menurutnya, setiap bank dapat mengalokasikan sebagian kecil portofolio kredit perumahan mereka untuk program tersebut.

"Bank-bank yang berpartisipasi dapat menyisihkan sebagian kecil portofolio KPR mereka untuk program khusus dengan bunga lebih rendah serta prosedur yang lebih sederhana," ujarnya.

Skema ini dirancang agar sektor perbankan tetap sehat sekaligus mampu memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

2. Suku bunga KPR dirancang lebih rendah dan terjangkau

Dalam konsep yang ia tawarkan, porsi kredit yang dialokasikan bank relatif kecil. Agus memperkirakan hanya sekitar 5 persen dari total portofolio KPR perbankan nasional.

Karena porsinya terbatas, program tersebut dinilai tidak akan membebani industri perbankan.

Sebaliknya, masyarakat berpeluang memperoleh KPR dengan suku bunga lebih rendah dan proses yang lebih sederhana.

“Di sini kita ingin melihat bahwa OJK dapat terlibat melalui perbankan. Seratus bank kita libatkan, kalau perlu sampai BPR, sehingga masyarakat luas bisa memiliki rumah dengan dukungan KPR nasional ini,” ujar Agus.

3. Dukung realisasi target pembangunan 3 juta rumah

Agus menilai keterlibatan sektor keuangan sangat penting untuk mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda utama pemerintah.

Ia menegaskan, OJK memang lembaga independen. Namun, posisinya tetap berada dalam ekosistem ekonomi nasional yang harus mendukung pembangunan.

“Kalau saya menjadi pimpinan, saya akan masuk ke situ. OJK memang independen dari kebijakan pemerintah, tetapi tetap merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional yang harus mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan,” ujarnya.

Jika skema ini berjalan, Agus optimistis akses kepemilikan rumah bagi masyarakat akan semakin luas. Di saat yang sama, sektor perbankan tetap memiliki ruang untuk menjaga stabilitas bisnis dan pertumbuhan kredit perumahan nasional.