WANSUS: Bos Buruh Bicara soal Menangkal Badai PHK di 2026
- KSPI menilai perbaikan daya beli masyarakat sebagai kunci utama untuk mencegah gelombang PHK di 2026.
- Penurunan daya beli menyebabkan konsumsi menurun, produksi barang menurun, dan perusahaan melakukan PHK.
- KSPI mendorong kenaikan upah yang layak, deregulasi, dan reindustrialisasi perusahaan asing sebagai solusi untuk mengatasi PHK.
Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan upaya menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026, perlu dimulai dari perbaikan daya beli masyarakat.
Menurunnya daya beli disebut berdampak langsung pada konsumsi, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan tingkat upah yang dinilai belum layak, sehingga konsumsi rumah tangga belum pulih dan sebagian masyarakat bertahan dengan mengandalkan tabungan.
KSPI mendorong kenaikan upah yang layak sebagai langkah utama untuk mengangkat daya beli. Dalam skema tersebut, pemerintah diminta memberi ruang insentif atau penangguhan bagi perusahaan yang dinilai mampu.
"Tapi prinsip umumnya naik pada upah yang layak. Jadi tidak lagi mantab, makan tabungan. Kelas menengah di Indonesia kan mantab tuh, udah makan tabungan," katanya kepada IDN Times, Rabu (24/12/2025).
Berikut adalah hasil wawancara IDN Times bersama Said Iqbal!
Ingin meminta pandangannya nih Bang, terkait evaluasi sektor ketenagakerjaan khususnya persoalan PHK sepanjang tahun ini gimana sih Bang kalau KSPI melihatnya?
Yang pertama memang, sepanjang tahun 2025 dan sudah dimulai dari 2024 lah ya, PHK itu penyebabnya kan ada dua. Satu, daya beli masyarakat yang menurun. Ini kan berarti pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh sebagian orang, sebagian besar orang, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Sehingga daya beli mereka menurun. Nah karena daya beli menurun, produksi kan juga menurun dong, produksi barang, karena kan gak ada yang beli. Nah, produksi barang menurun, mau gak mau perusahaan melakukan rasionalisasi atau PHK. Ada yang tutup, ada juga yang mengurangi jumlah karyawan.
Yang kedua penyebabnya adalah regulasi dari pemerintah yang membuat dunia usaha terutama, terutama ya, di padat karya jadi makin susah. Misal tekstil, garmen, makanan, minuman. Kalau sepatu enggak ya, karena sepatu kan kebanyakan produksi luar negeri ya, artinya ekspor. Nah, misal Permendag, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2021, itu kan juga menyulitkan pengusaha karena impor China gila-gilaan kan, tekstil dan garmen. Sekarang tapi udah diperbaiki, sekarang udah diperbaiki.
Nah faktor yang ketiga adalah karena impor banyak tadi, maka produksi domestik kan gak sanggup bersaing, maka tutup, PHK. Nah yang ketiga adalah faktor prinsipal, perusahaan-perusahaan, industri-industri yang berasal dari asing, dia di negaranya juga kan lagi susah ekonominya. Maka dia menarik kembali perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lain ke negara asalnya, misal Jepang. Kayak PT Sanken, kan itu PHK karena prinsipalnya narik ke Jepang. Nah tiga faktor itu yang menyebabkan PHK besar-besaran di sepanjang 2024 hingga 2025.
Berapa angka PHK berdasarkan catatan KSPI?
Catatannya KSPI sampai Juni aja 70.000 ya. Kalau pemerintah kan sampai kemarin katanya 80.000. Kami memang punya data baru sampai Juni, karena setelah itu kita belum melakukan apa namanya, pendataan ulang. Itulah penyebab faktor PHK besar-besaran terjadi di Indonesia sepanjang kurun 2025.
Apa lagi faktor yang memicu PHK?
Penyebab lainnya juga adalah masalah upah ya. Kan hangat masalah upah, termasuk tahun ini. Tahun lalu Pak Presiden Prabowo mengambil kebijakan tunggal upah kan, sehingga yang 10 tahun gak pernah naik, dengan kenaikan 6,5 persen dari Pak Prabowo sangat membuat posisi buruh agak menguntungkan juga. Cuma belum ngedongkrak daya beli. Itu jadi persoalan.
Nah tahun ini pun nampaknya ada yang baik, yang di indeks tertentunya 0,9, ada juga yang kurang menggembirakan beberapa daerah. Karena kan sekarang berbeda tiap daerah, gak tunggal kan. Nah itu yang juga nanti yang rendah ini yang indeks tertentunya 0,5 kan daya beli turun lagi. Nah kira-kira itulah evaluasinya untuk dua, dua variabel yang dalam dunia ketenagakerjaan.
Kira-kira solusi atau apa sih Bang yang harus dilakukan pemerintah supaya tahun depan ini tuh gak ada badai PHK ataupun kalaupun terjadi PHK gak akan semasif tahun 2024 dan 2025?
Kalau kita lihat faktornya, berarti kan kita bisa mencoba cari solusinya. Pertama daya beli. Berarti daya beli yang menurun harus ditingkatkan. Nah cara meningkatkan daya beli, kita karena negara berkembang penyumbang besar daripada daya beli itu, purchasing power kan konsumsi. Konsumsi itu bisa naik kalau daya belinya naik. Daya beli bisa naik kalau upahnya layak. Sayangnya kita masih menganut rezim upah murah.
Maka saran kami dari Serikat Buruh, upah harusnya naik dalam, naik dengan layak, dan bagi yang mampu kita beri insentif dari pemerintah atau penangguhan upah. Tapi prinsip umumnya naik pada upah yang layak. Jadi tidak lagi mantab, makan tabungan. Kelas menengah di Indonesia kan mantab tuh, udah makan tabungan. Itu satu ya.
Yang kedua, karena tadi penyebabnya regulasi, maka harus ada deregulasi. Regulasi yang memberatkan pengusaha harus dirubah sesuai harapan pengusaha. Nah itu udah bener tuh Permendag Nomor 8, udah dirubah. Tapi kita belum lihat apa implementasi di lapangannya sesuai harapan enggak. Jadi deregulasi.
Yang ketiga harus kembali melakukan reindustrialisasi perusahaan-perusahaan asing. Jepang, Korea, Cina. Ini kan yang investor-investornya adalah bergerak di manufaktur atau industri. Nah manufaktur atau industri itu nyerap tenaga kerjanya banyak bener. Maka harus reindustrialisasi dengan cara mengirim tim lobi ke tiga negara itu: Jepang, Korea, Cina. Karena itu yang paling banyak nyerap tenaga kerja. Kira-kira begitu. Dan upah tadi layak ya, dengan tujuan meningkatkan daya beli.
Terkait janji 19 juta lapangan kerja nih Bang. Di tahun pertama pemerintahan sendiri ini kelihatannya sudah mengarah seperti apa sih Bang terkait janji itu?
Kalau janji 19 juta itu kan seperti Pak Wapres ngomong di kampanye, itu sih enggak, enggak tercapailah ya. Ambisius, itu hanya bombastis kampanye, realitasnya enggak ada.
Yang kedua, sayangnya penciptaan lapangan kerja di tahun 2025 ini lebih ke banyak sektor informal. Kita ambil contoh MBG (Makan Bergizi Gratis), itu bagus ya, programnya sangat bagus. Penyerapan tenaga kerjanya cuma sektor informal. Apa itu sektor informal? Pertama enggak punya jaminan sosial, enggak ada jamsostek. Dua, tidak ada persyaratan kerja. Dua, gaji di bawah upah minimum. Tiga, tidak ada hubungan kerja yang permanen. Nah di MBG kan seperti itu. Gajinya kalau gak salah kan satu setengah juta kan, sampai dua juta, kan rendah sekali. Atau nanti kalau jalan nih Koperasi Desa, itu pun juga sektor informal.
Nah selain apa, menjadi program unggulan untuk menyerap tenaga kerja di sektor informal, harusnya tadi yang saya sebut, reindustrialisasi. Apa itu reindustrialisasi? Menghidupkan kembali sektor formal, industri-industrinya, atau biasa kita sebut sektor riil. Misal industri tekstil dan garmen. Apa konsep dan roadmap kita terhadap industri tekstil dan garmen yang menyerap tenaga kerja besar-besaran?
Saya ambil contoh ya. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Pak Jenderal Listyo Sigit memberikan satu order kepada satu perusahaan tekstil yang sudah tutup. Ini perusahaan tekstil udah tutup, namanya Wong Hang Bersaudara. Saya waktu itu datang diundang ke Pemalang, Wong Hang Bersaudara, pabrik tekstil. Udah tutup dua tahun yang lalu. Kemudian oleh Polri dikasih order, "Nih kamu kasih order", yaitu seragam Polri. Nah berarti kan Polri itu menjalankan perintah Presiden, yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Sekarang hidup lagi tuh, karena order dari Polri, bukan dari luar, dari Polri. Nah itu 1.500 tenaga kerja terserap. Nah itu contoh yang bener.
Nah Presiden pernah ngomong, "Kita gampang, saya akan berikan gratis 3 seragam anak SD setahun, 3 seragam anak SMP, SMA, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, ASN." Itu saja, itu pasti akan menyerap tenaga kerja reindustrialisasi di sektor tekstil bisa ratusan ribu. Nah ini sudah dimulai oleh Polri ya, di Wong Hang Bersaudara itu, Pemalang, di Pemalang. Nah itu contohnya. Kira-kira begitu.
Berarti terkait janji 19 juta lapangan kerja sendiri KSPI enggak terlalu menganggap serius pernyataan Wapres ya Bang?
Enggak realistis. Fakta di lapangan tidak terjadi. Dan kalau kita lihat, baru sudah ada penyerapan tenaganya tapi baru di sektor informal. Yang tadi saya cerita, MBG dan Koperasi Desa. Kira-kira begitu.
