Regulasi Sudah Disiapkan, Purbaya Soroti Realisasi Insentif yang Belum Optimal
- Kesenjangan antara regulasi insentif dan implementasinya di lapangan menjadi kendala utama
- Pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking untuk mengatasi hambatan dunia usaha
- Satgas debottlenecking mulai menunjukkan hasil positif dan diapresiasi oleh pelaku usaha
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kesenjangan antara regulasi insentif yang telah dirancang pemerintah dan implementasinya di lapangan. Meski berbagai kebijakan telah disiapkan untuk menopang dunia usaha, keluhan pelaku bisnis masih kerap terdengar.
“Pengusaha masih mengeluh. Artinya, kondisi di lapangan berbeda dengan yang tertulis di atas kertas,” ujar Purbaya dalam forum Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026 di Financial Hall, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
1. Kendala ini memunculkan persepsi dukungan stimulus belum efektif
Ia mencontohkan insentif impor bahan baku, karena secara regulasi, fasilitas tersebut telah tersedia.
Namun dalam praktiknya, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala sehingga manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan. Adanya perbedaan antara desain kebijakan dan realisasi teknis di lapangan memunculkan persepsi bahwa dukungan pemerintah belum efektif.
2. Pemerintah atasi kendala dunia usaha melalui satgas debottlenecking
Untuk mengatasi hambatan sekaligus memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking.
"Tim satgas ini menjadi kanal khusus bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi," tegasnya.
Melalui mekanisme daring, laporan yang masuk dibahas dalam sidang mingguan bersama kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi. Purbaya mengatakan, forum ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian hambatan yang selama ini kerap berlarut.
3. Pengusaha apresiasi adanya satgas debottlenecking
Ia menambahkan, forum penyelesaian kendala melalui Satgas Debottlenecking tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dunia usaha disebut mengapresiasi langkah tersebut dan berharap forum pembahasan rutin itu dapat berjalan konsisten.
Purbaya juga memantau langsung berbagai laporan yang masuk. Dalam beberapa kasus, kementerian atau lembaga terkait dapat segera menindaklanjuti persoalan sebelum dibahas secara resmi, sehingga kepastian usaha dapat lebih cepat tercapai.
