Lahan di IKN Buat Kedubes Asing: Ada Timbal Balik
- Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pemberian lahan tidak cuma-cuma, tetapi berdasarkan prinsip resiprokal.
- Kebijakan pemberian lahan hanya untuk kedutaan besar yang akan membangun sebelum 2028, bukan untuk investor.
- Basuki menyatakan usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah menyiapkan 62,9 hektare lahan khusus untuk Diplomatic Compound Area.
Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara terkait usul pemberian lahan gratis kepada negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di ibu kota baru Indonesia.
Dia menegaskan lahan tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan berdasarkan prinsip resiprokal (timbal balik). Artinya, jika Indonesia diberikan lahan di negara lain, maka bisa juga sebaliknya.
"Di Kemlu (Kementerian Luar Negeri) kalau resiprokal, kalau kita di sana dikasih, di sini bisa dikasih. Tidak serta merta," kata Basuki ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Jumat (21/2/2025).
1. Pemberian lahan gratis tidak berlaku untuk investor
Basuki juga menekankan kebijakan tersebut tidak berlaku bagi investor. Pemberian lahan hanya diperuntukkan bagi kedutaan besar yang berencana membangun sebelum 2028.
"Nggak, bukan untuk investor (pemberian lahan gratis)," ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.
2. Wacana pemberian lahan gratis diusulkan ke Prabowo
Basuki menyatakan usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri.
"Itu untuk duta besar, kedutaan ya kan. Kalau ada yang mau membangun sebelum 2028, saya mau mengusulkan kepada Pak Presiden dan itu pun ada aturannya di Kemlu," paparnya.
3. Otorita IKN telah menyiapkan 62,9 hektare lahan
Sebelumnya, Basuki mengungkapkan Otorita IKN telah menyiapkan 62,9 hektare lahan khusus untuk Diplomatic Compound Area, yang akan menjadi kawasan kedutaan besar negara sahabat.
"Dari total lahan yang disiapkan, lebih dari 20 hektare akan digunakan untuk kawasan hijau, sedangkan sekitar 30 hektare diperuntukkan bagi perkantoran kedubes," jelasnya.
