Jakarta, IDN Times - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit laporan keuangan.
Namun, Jokowi mengingatkan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah, predikat WTP bukan merupakan prestasi. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban aparatur negara untuk membuat laporan keuangan.
Jokowi menyampaikan, tahun 2024 diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,2 persen. Hal itu karena ada krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.
Meski demikian, Jokowi bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 di kuartal I baik.
"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil, ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11 persen," kata Jokowi.
Selain itu, kata Jokowi, inflasi juga tetap terjaga. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, pemerintah telah meraih predikat WTP 8 kali berturut-turut sejak 2016.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap memperoleh opini WTP," ujar Isma.
Isma mengatakan, BPK terus bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
"Sebagai salah satu pilar utama dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," imbuhnya.