Luhut Kabarkan BBM Bakal Naik, Komisi VII DPR: Ceroboh, Tak Manusiawi!

25 Agu 2022, 17:38 WIB

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritik keras pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dalam waktu dekat.

Dia menilai pernyataan yang dilontarkan Luhut sebagai tindakan yang ceroboh dan merugikan banyak orang.

"Itu statement yang ceroboh, tidak manusiawi, merugikan semua orang," kata Sugeng dalam acara diskusi yang digelar Partai Gelora secara virtual, dikutip Kamis (25/8/20222).

Meskipun harga BBM belum resmi naik, pernyataan Luhut itu dinilai sudah menghebohkan masyarakat. Sehingga dampaknya, sejumlah harga bahan poko sudah mengalami kenaikan.

"BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik hari ini dan terjadi rush di SPBU-SPBU gara-gara pengumuman saudara Luhut Panjaitan. Itu kritik keras saya," ujar Sugeng.

1. Harga BBM belum tentu naik dalam waktu dekat

( Ilustrasi SPBU) IDN Times/Istimewa

Padahal, kata Sugeng, belum tentu ada kenaikan harga Pertalite dan Solar pada pekan ini maupun pekan depan.

"Belum tentu (ada kenaikan harga). Kita akan hitung, sedang kumpulkan berapa windfall profit kenaikan komoditas yang dinikmati negara itu berapa, apa masih bisa mengkompensasi," ujar dia.

Menurut dia, penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar akan berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Kondisi ini, akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.

"Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10 persen saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5 persen, kalau ditambah Solar bisa 0.8 persen. Disatu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol," kata Sugeng.

2. Kebutuhan BBM Pertalite cuma sampai Oktober 2022

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Sugeng menegaskan, kebutuhan BBM Pertalite saat ini hanya sampai Oktober 2022. Sehingga perlu dicarikan solusi untuk menyelamatkan inflasi, keuangan negara dan BUMN yang diberikan penugasan.

Komisi VII DPR, lanjut Sugeng, mengusulkan harga Pertalite sekarang Rp7.650 per liter akan disesuaikan di harga Rp10 ribu per liter. Begitupun harga solar sekarang Rp5.510 per liter akan menjadi sektiar Rp7 ribu per liter.

"Paling banter naik maksimum 30 persen menjadi Rp10 ribu per liter untuk Pertalite. Sedangkan pengguna motor, angkot dan solar untuk keperluan angkutan logistik masih tetap, harganya seperti sekarang. Kalau angkutan industri, pakai harga baru,” tuturnya.

Sugeng mengatakan, anggaran subsidi tentunya tidak cukup dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi riil ekonomi. Apalagi 70 persen BBM Subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak

Harga ICP di dalam APBN 2022 dipatok 63 dolar AS per barrel kenyataannya sekarang 104 dolar AS per barrel. Sementara nilai tukar rupiah yang diperkirakan Rp 14.350 juga bergerak melemah jadi Rp14.500 per dolar AS.

"Jadi Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada dikendali pemerintah," kata Sugeng.

3. Luhut sebut Jokowi bakal umumkan harga BBM naik

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi pekan depan.

"Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Luhut menjelaskan, Jokowi sudah menunjukkan indikasi untuk menaikkan harga BBM. Sebab, harga BBM tidak mungkin terus-terusan ditahan karena membebani APBN.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tuturnya.