Partai Gelora Sebut Dampak BBM Naik Akan Memberatkan Kehidupan Rakyat
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyiapkan sejumlah skenario di tengah meroketnya harga minyak dunia, fluktuasi kurs yang cenderung melemah, dan meningkatnya konsumsi energi. Salah satu opsi yang rencananya bakal diambil pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi.
Menanggapi hal tersebut, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai, jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka akan membawa konsekuensi pada kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya.
1. Dampak kenaikan BBM membuat kebutuhan pokok masyarakat naik
Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi menuturkan, tentunya hal tersebut sangat memberatkan masyarakat.
"Hal ini tentu akan semakin memberatkan masyarakat," kata Rilyadi dalam Gelora Talk bertajuk 'Siap-siap Harga BBM Melambung Lagi: Hidup Kian Mencekik, Kemana Rakyat Mengadu?', Rabu (25/8/2022) sore.
2. Pemerintah harus utamakan kepentingan masyarakat
Oleh sebab itu, Rilyadi mengimbau kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan yang diambil, termasuk potensi kenaikan harga BBM harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
"Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah sekarang, harus memberikan solusi yang betul-betul kompatibel dengan kondisi rakyat," ujar dia.
3. Partai Gelora mendorong pemerintah prioritaskan anggaran pada kegiatan yang penting
Rilyadi lantas meminta supaya pemerintah memprioritaskan penggunaaan anggaran negara pada kegiatan yang penting. Bukan sebaliknya, digunakan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang dilakukan dalam situasi ketidakpastian global.
"Bagaimana anggaran pemerintah yang memang dalam serba keterbatasan ini, digunakan untuk hal-hal yang memang prioritas, sangat prioritas, bukan kepada hal-hal yang sifatnya itu proyek-proyek mercusuar," kata dia.
Rilyadi tak memungkiri bahwa kondisi keuangan negara saat ini sangat minim. Namun dia mendorong supaya pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi lain, sehingga kenaikan harga BBM bisa dihindarkan.
"Karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam kondisi yang sangat pas-pasan itu, kita berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi, selain mengurangi subsidi konsumsi BBM," imbuh dia.
