Jakarta, IDN Times - Pupuk Indonesia melaporkan stok pupuk bersubsidi mencapai 1.315.286 ton per 14 Januari 2024.
Adapun stok pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 592.602 ton. Sehingga, total pupuk yang tersedia mencapai 1.907.888 ton, atau sekitar 200 persen lebih dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi ini sudah berada di gudang lini I sampai gudang lini III atau level kabupaten/kota. Sehingga, sudah siap disalurkan untuk kebutuhan petani nasional.
“Kami berharap, pupuk tersebut bisa dioptimalkan petani untuk mendorong produktivitas pertanian di tahun 2024,” kata Tri Wahyudi dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/1/2024).
Stok pupuk subsidi per tanggal 14 Januari terdiri dari pupuk urea sebesar 831.172 ton dan NPK sebesar 484.115 ton.
Sementara stok pupuk nonsubsidi terdiri dari pupuk urea nonsubsidi sebesar 499.129 ton dan NPK nonsubsidi sebesar 93.474 ton.
Ketersediaan stok pupuk bersubsidi akan terus bertambah dengan adanya tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam II tahun 2024 (April-Juni).
Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi kepada distributor dan kios resmi terkait sistem penebusan yang didukung dengan sistem digital i-Pubers.
Adapun mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan i-Pubers cukup mudah. Petani cukup datang dengan membawa KTP. Kios nanti akan melakukan input jumlah transaksi penebusan, dan petani menandatangani bukti transaksi pada i-Pubers.
"Pada saat transaksi, KTP milik petani dan pupuk yang ditebus nanti difoto oleh kios melalui iPubers yang sudah dilengkapi dengan teknologi Geotagging. Teknologi ini bisa memberikan informasi tambahan seperti lokasi geografis, nama tempat transaksi, dan waktu transaksi," ucap Tri.
Penebusan pupuk menggunakan KTP melalui sistem i-Pubers telah diimplementasikan Pupuk Indonesia pada 3.002 kios yang berada di enam provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatra Utara (Sumut), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perlu diketahui, sesuai aturan yang berlaku pupuk bersubsidi hanya diperuntukan kepada petani yang berhak atau sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Ketentuannya ialah sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), dan menggarap lahan maksimal dua hektare (ha).
Selanjutnya, komoditas yang mendapat alokasi subsidi pupuk yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao. Petani yang menggarap di luar komoditas tersebut tidak lagi berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.