Bulog menetapkan margin fee pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) menjadi 7 persen setelah sebelumnya mengajukan kenaikan menjadi 10 persen.
Penetapan margin fee tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, yang tak pernah naik selama 11 tahun.
Tambahan margin tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional oleh Perum Bulog.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menetapkan margin pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog naik menjadi tujuh persen.
Kenaikan itu disetujui pemerintah melalui rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, pada Senin, (12/1/2026).
Sebelumnya, Perum Bulog mengajukan kenaikan margin fee menjadi 10 persen. Zulhas mengatakan, keputusan margin fee tujuh persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga.
"Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati tujuh persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dikutip dari keterangan resmi.
Penetapan margin fee tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, di mana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram.
Skema baru itu diharapkan mampu memberikan ruang keberlanjutan finansial bagi Bulog agar semakin optimal menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras.
"Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup. Karena itu, pemerintah memberi ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan," kata Zulhas.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan tambahan margin tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional.
"Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil," ujar Rizal.