Subsidi dan Kompensasi Energi Diproyeksi Membengkak Jadi Rp525,9 Triliun

- Pemerintah memproyeksikan subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp525,9 triliun pada akhir Desember 2026.
- Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah sejak Februari 2026 mendorong kenaikan proyeksi anggaran.
- Proyeksi 2026 mendekati rekor anggaran energi Rp551,2 triliun yang tercatat pada 2022.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik bakal membengkak hingga Rp525,9 triliun pada akhir Desember 2026. Angka tersebut meningkat dari target awal akibat tekanan gejolak ekonomi global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan lonjakan tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan dalam Ngobrol Seru by IDN Times dengan tema "Subsidi Energi dan Ketahanan Energi: Menata Reformasi Subsidi untuk Indonesia yang Lebih Tangguh".
"Estimasi kami akhir tahun, nanti 31 Desember, kita memerlukan Rp526 triliun. Untuk subsidi dan kompensasi energi, artinya BBM dan listrik, dan yang tadi saya sebutkan, Rp526 triliun. Nah, ini yang harus kita tanggung," kata Suahasil di IDN HQ, Rabu (5/8/2026).
1. Alokasi awal APBN sebesar Rp338 triliun

Dalam APBN 2026 yang dirancang pada 2025, pemerintah awalnya menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp338 triliun. Anggaran tersebut setara dengan 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Subsidi ini memang sangat besar. Sangat besar. Tahun ini, di APBN yang asli, di APBN yang kami tetapkan tahun lalu, 2025, anggaran subsidi dan kompensasi, itu ada dua kelompok itu, Rp338 triliun. Duit semua tuh, Rp338 triliun," ujar Suahasil.
2. Harga minyak dunia meroket dan rupiah melemah

Proyeksi pembengkakan anggaran dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia yang sangat cepat dan diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi itu terjadi sejak Februari 2026.
Kondisi tersebut tecermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang dalam APBN 2026 dipatok rata-rata Rp16.500 per dolar AS, melemah menjadi Rp17.197 per dolar AS pada realisasi semester I, dengan proyeksi hingga akhir tahun berada di kisaran Rp17.000-Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang semula diasumsikan 70 dolar AS per barel melonjak menjadi 91,87 dolar AS per barel pada realisasi semester I, sebelum diperkirakan melandai di rentang 75 sampai 85 dolar AS per barel.
"Bulan Februari tiba-tiba harga minyak naik cepat sekali. Dengan kenaikan harga minyak yang secepat itu, lalu dikombinasikan dengan kurs yang juga melemah," ujar Suahasil.
3. Tren anggaran energi kembali mendekati rekor 2022

Proyeksi anggaran energi 2026 mendekati lonjakan tertinggi yang pernah terjadi pada 2022 akibat krisis komoditas global. Berdasarkan pergerakan histori anggaran, alokasi subsidi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp199,9 triliun pada 2020, terdiri dari subsidi Rp108,8 triliun dan kompensasi Rp91,1 triliun.
Angka tersebut sedikit turun pada 2021 menjadi Rp187,1 triliun, dengan subsidi sebesar Rp140,4 triliun dan kompensasi Rp46,7 triliun. Lonjakan drastis terjadi pada 2022 saat total anggaran menyentuh rekor Rp551,2 triliun, yang didominasi biaya kompensasi sebesar Rp379,3 triliun dan subsidi Rp171,9 triliun.
Setelah momen tersebut, alokasi anggaran melandai pada 2023 menjadi Rp370,4 triliun (subsidi Rp164,3 triliun dan kompensasi Rp206,1 triliun) serta Rp386,9 triliun pada 2024 (subsidi Rp177,6 triliun dan kompensasi Rp209,3 triliun).
Tren penurunan sempat berlanjut pada 2025 dengan total anggaran Rp305,2 triliun, mencakup subsidi Rp185,2 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.




.jpg)











