82 Persen Masyarakat Tak Setuju Utang Nambah demi Makan Bergizi Gratis
Jakarta, IDN Times - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) telah merilis laporan kedua tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tajuk “Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat”.
Survei ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan MBG dan melihat sejauh mana program ini terimplementasi dengan baik di masyarakat.
Lantas, bagaimana hasil surveinya dan apa evaluasinya?
1. Anggaran MBG diharapkan hanya dari APBN
Peneliti Celios, Galau D Muhammad mengungkapkan dari 1.858 responden di berbagai wilayah di Indonesia, sebanyak 82 persen responden menginginkan anggaran pelaksanaan MBG berasal dari anggaran belanja pemerintah, bukan dari penarikan utang luar negeri.
"Responden memilih anggaran pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan makan bergizi gratis,' kata Galau D Muhammad, Selasa (28/1/2025).
Menurutnya, 79 persen responden menolak bila pemerintah memilih mengambil utang luar negeri untuk membiayai program yang membutuhkan dana jumbo.
"Maka dari itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk tidak memakai sumber-sumber pembiayaan yang berisiko tinggi seperti utang luar negeri atau sumber pendanaan swasta lainnya yang memiliki dampak negatif," tegasnya.
2. Posisi utang luar negeri Indonesia
Menurut Galau, kekhawatiran responden cukup masuk akal, mengingat saat ini posisi utang luar negeri mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah periode November 2024 mencapai 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen secara year on year.
Perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, serta penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
3. Kinerja APBN diharapkan tetap sehat
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan makan bergizi gratis di tahun ini sebesar Rp71 triliun untuk 17 juta penerima manfaat. Galau mengingatkan jangan sampai program yang seharusnya memiliki manfaat yang baik tapi justru didanai melalui utang dan akan memberatkan (pemerintah) di kemudian hari.
"Dalam survei kami juga menunjukkan daripada pemerintah tarik pembiayaan dari utang, sebaiknya pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif selain utang. Tujuannya agar tidak membebani APBN di kemudian hari," ungkapnya.
