Jakarta, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu indikator tambahan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
Mulai 2027, pemerintah menyiapkan total insentif Rp1 triliun bagi daerah yang berhasil memenuhi sejumlah indikator pembangunan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan insentif tersebut tidak secara khusus diberikan kepada daerah yang berhasil menjalankan program MBG. Dana tersebut merupakan insentif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengapresiasi keberhasilan Pemda dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
"Jadi, Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator pemda yang selama ini sudah jalan," ujar Sudaryono, dilansir dari ANTARA, Jumat (30/10/2026).
Sudaryono mengatakan, selama ini pemerintah telah memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mencapai sejumlah indikator pembangunan. Salah satunya, daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah memberikan insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar kepada daerah yang berhasil mencatatkan tingkat inflasi terbaik di satu wilayah.
"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu, jadi, Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujar dia.
Dengan demikian, alokasi Rp1 triliun tersebut merupakan akumulasi insentif untuk berbagai indikator yang telah berjalan. Adapun MBG akan menjadi salah satu kriteria tambahan dalam penilaian mulai tahun depan.
Meski demikian, parameter pemberian insentif tetap menganut peraturan dari Kemendagri, di antaranya tingkat inflasi, penurunan tingkat pengangguran, atau penurunan tingkat kemiskinan.
"Nah, ada satu lagi indikator, yaitu bagaimana ini yang sedang kami definisikan (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah penurunan angka stunting, atau indikatornya apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan, jadi, Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," ujar Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan, pelaksanaan MBG ke depan tidak hanya berorientasi pada besarnya skala program dan jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga menargetkan kualitas menu serta penerimaan masyarakat terhadap program tersebut tetap terjaga.
Menurut dia, keberhasilan MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat karena program tersebut merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
"Ini bukan program yang dikasih makan hari ini, besok langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development atau pembangunan jangka panjang," ujar Sudaryono.