Menkeu Percepat Pembayaran Subsidi-Kompensasi ke BUMN Jadi Satu Bulan

30 Sep 2025, 18:49 WIB

WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.15.19.jpeg

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam rapat perdana Kementerian Keuangan dengan Komisi XI. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Purbaya meminta BUMN tidak merugi jika kompensasi dan subsidi dibayar lebih cepat
Purbaya siap mengganti dirjen anggaran jika pembayaran subsidi dan kompensasi masih lama
Rincian anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini: Rp479 triliun, lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mempercepat proses pembayaran subsidi dan kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan. Bila sebelumnya proses tersebut memakan waktu hingga 3 bulan, kini direncanakan hanya memakan waktu satu bulan.

Ia menilai proses peninjauan kembali dan audit dalam pelunasan tagihan kompensasi untuk energi maupun nonenergi selama tiga bulan dianggap terlalu lama. Oleh karena itu, ia menginginkan agar proses tersebut dapat dipercepat menjadi hanya satu bulan.

"Kita akan review proses 3 bulan tadi kelamaan juga menurut saya. Saya janji akan betulin proses di sini, kita akan percepat sebulan selesai," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025)

1. Purbaya minta BUMN jangan rugi terus jika kompensasi dan subsidi dibayar lebih cepat

ilustrasi rugi besar (freepik.com/rawpixel)

Di samping itu, Purbaya tidak menampik keterlambatan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada BUMN dapat mempengaruhi arus kas (cash flow) perusahaan-perusahaan tersebut. Padahal, BUMN seharusnya dikelola secara profesional, apalagi jika mereka harus menanggung beban subsidi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum diganti oleh negara.

Namun demikian, Purbaya juga berharap setelah dana kompensasi dapat dicairkan tepat waktu, BUMN tidak lagi mencatatkan kerugian.

“Tapi nanti kalau itu sudah keluar tepat waktu, saya harapkan BUMN ini jangan rugi terus,” ujarnya.

2. Tak segan ganti dirjen anggaran jika pembayaran subsidi dan kompensasi masih lama

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2025. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Ia menjelaskan, percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi saat ini masih dalam tahap pembahasan internal agar dapat segera direalisasikan. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk memastikan percepatan itu benar-benar dilakukan.

Jika tidak, ia mempertimbangkan untuk mengganti direktur jenderal (dirjen) yang selama ini bertanggung jawab atas proses pencairan subsidi dan kompensasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, proses pencairan untuk anggaran subsidi dan kompensasi dilakukan oleh Direktur Jenderal anggaran berdasarkan reviu dan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau enggak (terealisasi) nanti dia saya pindahin (dirjen) ini. Saya lagi mikir gimana ini duit mengendap saya keluarin, saya harus cari tools yang lain daripada uangnya menumpuk di sana saya menunggu penyaluran-penyaluran yang cepat apa," kata Purbaya.

3. Rincian anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini

Ilustrasi kenaikan harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi pada tahun 2025 sebesar Rp479 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari:

Subsidi energi sebesar Rp183,9 triliun,
Subsidi non-energi sebesar Rp104,3 triliun, dan
Kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

Total nilai subsidi dan kompensasi pada 2025 tersebut lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp502 triliun. Pada tahun lalu, alokasinya mencakup: