CLARITY Act Gagal, Apa yang Membuat RUU Kripto Sulit Lolos?

Salah satu hambatan utama CLARITY Act berkaitan dengan aturan etika bagi pejabat pemerintah. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai regulasi tersebut perlu memberikan perlindungan lebih kuat untuk mencegah pejabat memanfaatkan posisi dan hubungan finansialnya dengan industri kripto. Kekhawatiran ini muncul karena Presiden Donald Trump dan keluarganya memiliki keterkaitan dengan sejumlah usaha aset digital.

Sebelum voting, Trump telah menyetujui beberapa perubahan, termasuk pembatasan terhadap penerbitan token tertentu dan ketentuan mengenai kepemilikan aset digital. Namun, sebagian senator menilai perubahan tersebut belum cukup untuk mengatasi potensi konflik kepentingan. Perbedaan pandangan mengenai aturan etika akhirnya ikut mempersulit upaya mendapatkan dukungan bipartisan.

CLARITY Act juga berusaha menjawab pertanyaan penting mengenai regulator mana yang harus mengawasi aset digital. Selama ini, kewenangan antara Securities and Exchange Commission atau SEC dan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC menjadi salah satu sumber ketidakpastian bagi industri kripto. Kondisi tersebut membuat perusahaan perlu memahami aturan dari kedua lembaga ketika menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan aset digital.

Pembagian tersebut penting karena klasifikasi sebuah aset dapat menentukan aturan yang harus dipatuhi perusahaan. Jika suatu aset dianggap sebagai sekuritas, pengawasannya dapat berada di bawah SEC. Namun, aset yang dikategorikan sebagai komoditas dapat lebih banyak berada di bawah CFTC. Perbedaan kepentingan dan pandangan mengenai batas kewenangan kedua lembaga membuat isi RUU masih membutuhkan negosiasi.

Kegagalan CLARITY Act tidak hanya disebabkan oleh penolakan dari anggota Partai Demokrat. Sejumlah senator Republik juga tidak mendukung langkah prosedural tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa RUU tersebut belum berhasil memperoleh kesepakatan yang cukup luas di antara anggota kedua partai.

Dalam sistem Senat AS, sebuah RUU penting biasanya membutuhkan 60 suara untuk melewati tahap prosedural tertentu. Pada voting 15 September, jumlah suara setuju masih jauh dari ambang tersebut. Artinya, dukungan dari partai yang menguasai pemerintahan saja belum cukup untuk membawa CLARITY Act maju. Para pendukung RUU masih perlu meyakinkan senator dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda.

Faktor lain yang membuat CLARITY Act sulit lolos adalah keterbatasan waktu. Amerika Serikat akan menghadapi pemilu sela atau midterm elections pada November 2026, sehingga perhatian anggota Kongres dapat beralih kepada agenda politik dan kampanye. Situasi ini membuat pembahasan RUU besar menjadi lebih sulit dilakukan dalam waktu singkat.

Selain itu, versi yang dibahas Senat perlu diselaraskan dengan versi yang telah dibahas di DPR sebelum dapat dikirim kepada presiden. Proses tersebut membutuhkan kesepakatan mengenai isi aturan dan mekanisme pelaksanaannya. Karena itu, kegagalan voting pada September tidak berarti CLARITY Act langsung mati, tetapi peluang untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat menjadi semakin terbatas.

CLARITY Act atau RUU Kripto sulit lolos karena persoalannya bukan hanya mengenai pengaturan cryptocurrency. RUU tersebut juga menyangkut etika pejabat, pembagian kewenangan regulator, dukungan lintas partai, dan jadwal politik di Kongres. Selama berbagai perbedaan tersebut belum menemukan titik temu, industri kripto masih harus menghadapi ketidakpastian mengenai arah regulasi di Amerika Serikat.